MK, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Putra Mahendra angkat suara, terkait peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Dia meyakini, Prabowo akan memilih sosok yang membawa kemenangan di Pilpres 2024.

"Kami meyakini, Dwmokrat meyakini bahwa Pak Prabowo akan memilih cawapres yang tepat dan tentunya bisa membawa kemenangan untuk Pak Prabowo. Nah ini yang menjadi pijakan kami," kata Herzaky, saat diwawancarai di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

Tak Hanya Gibran, dia mengungkapkan saat ini terdapat tiga sosok yang dipertimbangkan menjadi cawapres Prabowo diantaranya Airlangga Hartarto, Khofifah Indar Parawansa dan Erick Thohir.

Nantinya, Prabowo akan meminta pertimbangan kepada pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Empat nama ini setahu kami memang Pak Prabowo nantinya akan meminta pertimbangan dari para pimpinan parpol koalisi. Nah ini yang nanti akan ada setahu kami pertimbangan, Demokrat tentunya pada saat diminta pertimbangan ya kami akan memberikan pertimbangan juga," ujar dia.

Kendati demikian, dia kembali menegaskan, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk menentukan cawapresnya.

"Tapi tadi, keyakinan kami Pak Prabowo ini sudah memahami betul bahwa siapa cawapres yang menurut beliau yang paling tepat dan bisa membawa kemenangan," imbuh Herzaky.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebutkan,usulan nama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya adalah usulan yang berasal dari rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hanya berkomentar singkat. “Kami tidak menanggapi hal-hal yang diluar core kami,” kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Menurutnya, berbagai godaan yang dilakukan Gerindra pada Gibran hanya lah suatu usaha. Namun keputusan baru bisa dilihat saat pendaftaran di KPU 19-25 Oktober nanti. “Ya namanya usaha. Nanti kita lihat tanggal 19-25 Oktober,” sambung Hasto.

Hasto justru membandingkan Ganjar yang terjun menempe ke rakyat, bukan seperti Prabowo yang menempel dengan tokoh lain demi suara.

“Pak Ganjar Pranowo itu cara berkomunikasi dengan rakyat ini sangat unik, dan berbeda dengan yang lain. Bukan nempel-nempel dengan yang lain, tapi nempel dengan rakyat,” kata Ganjar.

Meski demikian, terkait banyaknya godaan dari sayap-sayap Gerindra terhadap Gibran, Hasto hanya menyatakan bahwa tiap kader PDIP pasti loyal.

“Yang dibangun oleh PDIP adalah suatu culture kekaderan yang disertai dengan loyalitas, disertai dengan kesadaran untuk menyatu dengan rakyat, untuk mengemban amanah kekuasaan bagi kepentingan rakyat,” kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menyatakan enggan berandai-andai apabila Gibran benar maju menjadi cawapres Prabowo nantinya. “Gak usah bicara misal-misal,” pungkas Hasto.

Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi menyebut uji materiil ketentuan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki episode kritis dan membahayakan. Dia menduga judical review ini ditujukan untuk menopang dinasti Joko Widodo dalam pemerintahan.

"Deretan permohonan uji materiil ini bukan lagi ditujukan untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga, tetapi diduga kuat dilandasi nafsu kuasa keluarga Jokowi dan para pemuja Jokowi yang hendak mengusung Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo, yang belum genap 40 tahun, sebagai Cawapres Prabowo," ujar Hendardi dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).

Hendardi menyebut, uji materi juga bukan hanya batasan usia, namun pemohon juga meminta tafsir dan makna konstitusional ketentuan batas usia itu dimaknai dengan 'bahwa syarat usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur/bupati/walikota' pada Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hendardi menyebut puluhan pakar serta pegiat hukum dan konstitusi telah mengingatkan soal batas usia menduduki jabatan bukanlah isu konstitusional, tetapi kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang tidak seharusnya diuji oleh MK.

"Berbagai putusan MK juga menyatakan hal yang sama. Tetapi, operasi politik pengusung dinasti Jokowi, hampir menggoyahkan MK untuk memenuhi hasrat kandidasi anak Presiden," kata dia.

Dia berharap semua elemen mengingatkan dan mengawal MK, agar tidak menjadi instrumen legalisasi kandidasi yang menopang dinasti Jokowi. Jika MK mengabulkan permohonan ini, maka MK bukan hanya inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, tetapi juga kehilangan integritas dan kenegarwanan.

"MK akan menjadi penopang dinasti Jokowi, jika karena putusannya, Gibran bisa berlaga dan memenangi Pilpres. Ini adalah cara politik terburuk yang dijalankan oleh penguasa dari semua presiden yang pernah menjabat," pungkasnya.