Perang Hamas Vs Israel, AHY: Indonesia Harus Konsisten Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Liputan6.com, Jakarta - Konflik antara kelompok militan Islam Palestina yakni Hamas dengan Israel kian panas di Jalur Gaza. Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerukan agar konflik antara Palestina dengan Israel segera dihentikan dan diselesaikan akar permasalahannya.

"Tragedi kemanusiaan di Gaza akibat konflik terbuka antara Hamas dan Israel harus segera dihentikan. Upaya gencatan senjata dan pengakhiran kekerasan menjadi suatu keharusan, di tengah semakin banyaknya korban sipil yang berjatuhan. Juga berpotensi memicu ketegangan yang lebih besar di kawasan dan dunia," kata AHY dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

"Pengalaman saya saat menjadi pasukan perdamaian PBB di wilayah perbatasan Libanon-Israel, konflik akan terus tereskalasi jika akar permasalahan tidak kunjung diselesaikan," sambungnya.

AHY berpendapat bahwa eskalasi konflik yang terjadi saat ini tidak terlepas dari diabaikannya prinsip keadilan sebagai pilar utama hadirnya perdamaian, juga dalam solusi dua negara yang selama ini diupayakan.

Ke depannya, AHY berharap Indonesia terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. "Melalui strategi multi-track diplomacy, Indonesia harus konsisten terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan segera ikut meredam ketegangan antar-elemen kekuatan yang bisa memicu perang lanjutan yang jauh lebih besar," ujarnya.

AHY berharap Indonesia melakukan langkah dukungan strategis untuk melindungi WNI di wilayah konflik tersebut

"Kami juga mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk terus melakukan langkah-langkah strategis dan taktis yang diperlukan khususnya memberikan perlindungan bagi WNI di wilayah konflik. Peace and order must be restored!" ujar AHY memungkasi.

2 dari 4 halaman

Fadli Zon Kritik Sikap PBB Terkait Konflik Israel-Palestina

Israel Palestina AS — Warga keturunan Amerika-Palestina juga menggelar unjuk rasa di luar konsulat Israel di Atlanta dan Chicago. Di Atlanta, jumlah massa lebih dari 75 orang. Mereka meneriakkan slogan dukungan ke Hamas dan menyerukan AS agar menghentikan bantuan ke Israel. (AP Photo/D. Ross Cameron)

Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon meminta semua pihak obyektif dan adil dalam memberikan pernyataan terkait situasi panas antara Palestina melawan Israel.

Fadli menilai, apa yang terjadi sekarang ini akibat diamnya dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bansa (PBB) atas penindasan yang dilakukan Israel terhadap rakyat dan tanah Palestina.

"Kita tak bisa menyebut Hamas teroris. Serbuan Hamas atas Israel adalah akibat penyerangan pendudukan Israel yang terus menerus terhadap Masjid Al-Aqsa, aneksasi atas tanah warga Palestina, provokasi sentimen anti-Palestina, yahudisasi yang terus meluas, dan blokade dan isolasi Jalur Gaza sejak tahun 2006 yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Ini gambaran umumnya," kata Fadli dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberi contoh kejahatan Israel sepanjang tahun 2023.

"Jangan lupa bahwa menurut PBB sejak awal 2023 Israel telah membunuh hampir 300 warga Palestina di Tepi Barat. Demikian juga provokasi penyerbuan sekitar 4.000 pemukim Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa sepanjang Juni lalu. Namun sayang, dunia internasional tak melakukan langkah konkret apapun, termasuk PBB. Ini penting untuk diingatkan," tukas dia menegaskan.

3 dari 4 halaman

Negara Besar Harus Adil dan Netral

Tampilan bendera Israel di kantor Perdana Menteri Inggris, Downing Street No. 10. Dok: Twitter PM Inggris @RishiSunak

Fadli Zon juga meminta komunitas internasional untuk berintrospeksi. Ia menekankan bahwa apa yang tengah terjadi sekarang sinyal dari kegagalan komunitas internasional termasuk PBB.

"Termasuk negara-negara besar, dan lemahnya penegakkan tatanan dunia berbasis aturan. Selama ini, berbagai kejahatan Israel seperti dibiarkan komunitas global termasuk PBB. Resolusi-resolusi PBB dilanggar teris-menerus oleh Israel."

"Maka tak mengherankan rakyat Palestina di Gaza menggunakan hak perlawanannya untuk kembali ke tanah airnya. Ini seperti para pejuang kita dahulu melawan penjajah Belanda. Rakyat Palestina merasakan ketidakadilan global," sambung Fadli Zon.

Fadli menilai bahwa situasi kekerasan Israel di Jalur Gaza saat ini merupakan momentum semua pihak untuk melihat apakah dunia sudah adil dalam menangani konflik Palestina-Israel.

“Ini juga membuktikan bahwa normalisasi dengan Israel ternyata tidak meredakan kekerasan-kekerasan yang dilakukan Israel. Ini momentum bagi kita semua untuk melihat akar masalah konflik tersebut yaitu penjajahan dan kekerasan Israel serta lemahnya penegakan hukum internasional di sana. Yang paling mendesak adalah ini momentum mencabut isolasi dan blokade Jalur Gaza yang sudah berlangsung sejak 2006,” papar dia.

Ia juga menyayangkan respons beberapa negara Barat yang cenderung berpihak ke Israel yang menurutnya hanya memperpanas suasana.

"Respons yang ditunjukkan beberapa negara besar seperti AS dan Inggris sangat pro Israel. Ini tentu saja tak akan menyelesaikan akar masalah. Jika ingin menurunkan tensi konflik di sana, negara-negara besar harus bersikap adil dan netral," pungkasnya.

4 dari 4 halaman

KSP Desak Israel Hentikan Agresi di Palestina

Kota Gaza Hancur — Seorang pria Palestina berdiri di antara reruntuhan di samping masjid yang diratakan oleh serangan udara Israel di Kota Gaza pada 9 Oktober 2023. (Mahmud HAMS/AFP)

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin menjelaskan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mendorong Palestina dan Israel untuk menahan diri, dan terus mengupayakan jalan damai dalam menyelesaikan masalah kedua negara.

Dia menekankan penyelesaian konflik harus menyentuh akar masalah, yaitu kepatuhan pada konvensi PBB tentang solusi dua negara di kawasan yang diperebutkan.

"Israel harus mematuhi konvensi PBB tersebut dengan menarik mundur pasukan dan menghentikan agresi pada wilayah pendudukan di Palestina," tegas Ruhaini dikutip dari siaran persnya, Senin (9/10/2023).

Dia menekankan sikap Kantor Staf Presiden (KSP) yang mengutuk keras konflik dan kekerasan antara dua pihak Palestina dan Israel. Pasalnya, konflik dan kekerasan ini sudah menyebabkan korban jiwa.

"Konflik dan kekerasan ini harus dihentikan karena sudah menyebabkan korban jiwa, baik yang meninggal maupun luka-luka," ujarnya.

Menurut dia, KSP mendukung penuh konsistensi Kementerian Luar Negeri RI untuk berperan aktif dan strategis dalam mewujudkan perdamaian permanen bagi Palestina.

"Indonesia terus mendorong seluruh anggota PBB agar secara serius menyelesaikan konflik Palestina-Israel sehingga tercapai perdamaian abadi," jelasnya.

Ruhaini menegaskan, kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi Indonesia, yakni kemerdekaan hak semua bangsa. Selain itu, kemerdekaan Palestina juga mandat KTT Non Blok yang diprakarsai Indonesia pada 1955 di Bandung yang masih belum tercapai.

"Indonesia secara konsisten mendorong diplomasi internasional bagi kemerdekaan Palestina, dan mengupayakan penguatan kapasitas Palestina dalam kerja sama di bidang birokrasi, ekonomi, dan pendidikan," tutur Ruhaini.