Polisi Klaim Uji Coba WFH ASN di Jakarta Mampu Tekan 5 Persen Kemacetan Jalan

WFH Kurangi Kemacetan Jakarta — Kemacetan lalu lintas terjadi saat jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (14/7/2023). Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) lebih efektif mengurangi kemacetan Jakarta dibandingkan pembagian jam masuk kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menyebut uji coba kebijakan work from home (WFH) 50 persen bagi ASN di DKI Jakarta mampu mengurangi angka kemacetan jalan di Ibu Kota. Bahkan, dari data sementara tercatat kemacetan telah berkurang sebesar 5 persen.

"Kemarin kalau hitungan itu 5 persen turun kata Dinas Perhubungan, itu waktu 50 persen WFH. Kemacetan turun indeksnya sampai dengan 4-5 persen," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Jumat (1/9/2023).

Latif memprediksi angka kemacetan akan terus berkurang pekan depan. Disusul, penerapan WFH ASN DKI yang meningkat menjadi 75 persen selama pelaksanaan KTT ASEAN pada 5 sampai 7 September 2023 mendatang.

"Mulai per hari ini sampai Senin lagi mungkin akan ada 75 persen WFH. Nah mudah-mudahan hari Senin persiapan KTT ASEAN, bisa lebih menurun lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, uji coba WFH, bakal diberlakukan bagi ASN Pemprov DKI Jakarta yang tidak melakukan pelayanan secara langsung.

Sigit menjelaskan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Uji coba WFH rencananya berlaku tiga bulan, mulai 21 Agustus 2023 sampai 21 Oktober 2023.

2 dari 2 halaman

WFH Tak Berlaku bagi ASN di Sektor Pelayanan

Imbauan WFH saat KTT ASEAN — Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas dengan melakukan buka tutup jalan di area-area kegiatan (venue) KTT ASEAN seperti, hotel dan tempat pertemuan tingkat tinggi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

"Namun, tidak berlaku pada (ASN yang melakukan) layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan," kata Sigit dalam keterangan tertulis, Kamis (17/8).

Sigit memastikan, uji coba WFH selama tiga bukan itu tidak akan berdampak pada pelayanan publik. Dia menyebut, ASN DKI yang bersentuhan langsung dengan warga bakal tetap bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan persentase ASN DKI saat uji coba WFH akan ditambah selama acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta berlangsung pada 4-7 September 2023. Khusus di tanggal itu, persentase ASN DKI yang WFH wajib 75 persen.

"Dan bekerja dari kantor sebanyak 25 persen. Penyesuaian ini berlaku pada kantor-kantor pemerintahan yang dekat dari lokasi KTT ASEAN, seperti Kantor Dinas Pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan," jelas Sigit.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Merdeka.com