Viral Ada Permukiman di Kolong Tol Angke, Mayoritas Warga Asli Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Pihak Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat, langsung melakukan pendataan pada ratusan warga di permukiman ilegal kolong Tol Angke. Ternyata, penghuni kolong tol itu didominasi warga ber-KTP DKI Jakarta.

"Sejauh ini kita baru melakukan pendataan saja terhadap warga. Data terakhir ada 83 KK yang tinggal di sana," ujar Lurah Jelambar, Danur Sasono saat dihubungi, Kamis (22/6/2023).

"Ada 52 KK di antaranya warga DKI Jakarta (ber-KTP Jakarta)," sambungnya.

Dari 52 KK warga Jakarta yang telah disebutkan di antaranya, dari wilayah Jelambar Baru, Angke, Jembatan Besi, Kalideres, dan Tambora. Dari 88 KK yang tersebar itu bertempat tidak jauh dari permukiman ilegal yang ada di kolong Tol Angke.

Selain itu, sebanyak 31 KK adalah warga pendatang yang berasal dari berbagai daerah. Mereka berasal dari Ciamis, Tegal, Tangerang banten, Sukabumi.

Danur menyatakan, pihaknya saat ini mengaku belum menentukan langkah selanjutnya meskipun telah melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di lahan milik Jasa Marga itu. Akan relokasi menuju hunian yang lebih layak seperti rumah susun (rusun) atau ada langkah lainnya.

Selain hunian warga, juga terdapat sebuah sekolah TK dan SD di tengah-tengah hunian warga kolong tol. Sekolah itu satu-satunya tempat mengenyam pendidikan bagi warga kolong tol.

Danur juga mengaku belum mengetahui nasib sekolah tersebut yang terancam dibongkar.

"Itu (soal sekolah) juga kita belum tahu. Kita ditugaskan untuk melakukan pendataan saja kepada warga yang tinggal di sana," kata Danur.

Masih KTP Lama

Sebelumnya, pihak kelurahan telah melakukan pendataan dan ditemukan ada 34 KK tinggal di kolong tersebut.

"Kemarin yang terdata di kolong tol itu kan ada 31. Tadi ada tambahan 3 atau 4 KK lagi karena yang kemarin kan masih ada yang belum terdata tuh jadi masih pendataan saja sih kalau dari kelurahan," kata Lurah Jelambar Baru Danur Sasono ketika dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (20/6).

Namun Danur mengatakan, KTP yang dimiliki warga sudah usang dan belum berbentuk elektronik atau e-KTP. Pihak Dukcapil masih mengecek apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) puluhan kepala keluarga tersebut masih terdata atau tidak.

"Kalau yang di situ, di kolong masih ada (KTP) semua ya, tapi kan KTP lama yang belum e-KTP. Masih KTP lama banget itu. Kita juga enggak tahu NIK-nya terdata apa enggak, kan mungkin nanti teman-teman Dukcapil yang mengecek itu," ucap Danur.