Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk membahas proposal perdamaian Rusia-Ukraina. Namun, Jokowi memastikan dirinya akan segera memanggil Prabowo untuk membahas proposal yang diajukan Ketua Umum Partai Gerindra itu.
"Secepatnya (betemu). Tapi belum, belum ketemu (Prabowo)," kata Jokowi kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Baca Juga
Adapun Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Singapura dan Malaysia, pada 7 hingga 8 Juni 2023. Saat ditanya apakah Prabowo juga hadir di Singapura, Jokowi menjawab tidak.
"Ndak (ada Prabowo di Singapura)," ucapnya singkat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tanggapan terkait proposal Menhan Prabowo Subianto perihal konflik Rusia - Ukraina dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS). Jokowi menyebut proposal itu inisiatif Prabowo bukan arahan darinya.
"Itu dari pak Prabowo sendiri," ujar Jokowi usai pembukaan Rakernas III PDIP, Selasa 6 Juni 2023.
Jokowi menyatakan akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mendengar secara langsung penjelasannya.
"Tapi saya belum bertemu Pak Prabowo. Mungkin hari ini atau besok saja. Diundang," jelas Jokowi.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa menggelar sidang darurat terkait Invasi milter Rusia di Ukraina. Dalam sidang tersebut 141 negara menyetujui resolusi yang mendesak Rusia segara tarik pasukan dari Ukraina.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini
Sampaikan Proposal Resolusi Damai
Prabowo sebelumnya menyampaikan proposal resolusi perdamaian untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6) lalu.
Prabowo menyodorkan tiga poin untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum. Proposal damai yang diusulkan Prabowo ini ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Dan usulan itu jadi perdebatan kontroversi di sejumlah media massa internasional.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Advertisement