Sukses

SBY soal Kabar MA Bakal Kabulkan Kasasi Moeldoko: Indonesia Bukan Negara Predator

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat informasi dari seorang mantan menteri soal peninjauan kembali yang diajukan Moeldoko terkait tampuk kepemimpinan Partai Demokrat.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku, mendapat informasi dari seorang mantan menteri soal peninjauan kembali yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko terkait tampuk kepemimpinan Partai Demokrat. SBY mengaku, saat itu, hal itu diungkap sang mantan menteri dalam sambungan telepon. 

"Tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih," khawatir SBY seperti dikutip dari cuitan Twitter pribadinya, Minggu (28/5/2023).

SBY mengaku, berdasarkan akal sehat, apa yang dilakukan mantan Panglima TNI tersebut adalah sulit diterima dan dirasa mustahil dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Sebab, terhitung sudah 16 kali pihak Moeldoko kalah di pengadilan.

"Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk," sedih SBY.

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dia berseru kepada pemegang kekuasaan politik dan hukum untuk tetap amanah, tegakkan kebenaran juga keadilan. 

"Indonesia bukan negara "predator" (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba ~ yang kuat menang, yang lemah selalu kalah," tegas SBY.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

SBY Minta Kader Demokrat Kawal PK Moeldoko

SBY meminta, kepada kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Ikuti petunjuk Ketua Umum. Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” SBY menandasi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.