Jeblok di Survei, Partai Buruh Umbar Janji Gaji Pengangguran hingga Beri Insentif Rakyat Miskin

Said Iqbal meminta kaum buruh memenangkan Partai Buruh pada Pemilu 2024 mendatang. Bahkan, mengajak masyarakat tidak lagi mencoblos partai yang mendukung terciptanya Omnibus Law dan UU Cipta Kerja.

Said Iqbal kemudian mengumbar janji kepada kaum buruh seandainya partai bentukannya memperoleh suara tinggi pada Pemilu. Antara lain memberi insentif kepada rakyat miskin berupa uang Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta setiap bulan selama seumur hidup.

"Kita kasih jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Setiap orang miskin, buruh kontrak, buruh di-PHK, petani, nelayan, tukang ojol kasih uang. Haram hukumnya orang miskin kelaparan. Kita kasih Rp500 ribu sampai 1 juta sampai seumur hidup," ucap dia.

Said Iqbal menyakini, janji tersebut bisa terpenuhi. Dia berkaca dari kasus korupsi di Indonesia.

"Koruptor bisa sampai Rp200 triliun. Kasih makan orang miskin 500 ribu kali 2,27 juta orang miskin cuman Rp180 triliun per tahun," ujar dia.

Selain itu, Said Iqbal berjanji akan mengalokasikan APBN untuk menciptakan perumahan murah dan menggaji setiap pengangguran.

"Perumahan subdisi Rp100 triliun. Nanti Anda punya rumah semua. Kerja bayar pajak, begitu enggak kerja, pensiun, ngangur kita dibayar negara. Siap berjuang," tandas dia.

Saat berorasi di acara Mayday Fiesta 2023 dalam rangka memperingati hari buruh internasional (May Day) di Istora Senayan, Jakarta, Said menyatakan, Partai Buruh bertekat merebut 30 kursi DPR RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Dia berjanji, apabila misi tersebut tergapai maka kaum buruh tak perlu lagi turun ke jalan untuk menuntut hak-haknya.

"Ada 70 juta buruh saya hanya minta 5 sampai 6 juta atau 30 kursi kita rebut. Nanti kalau kita masuk DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi DPRI setiap bulan November kita ribut tentang upah kita gak perlu demo. Anggota DPR yang kita suruh," kata Said Iqbal dalam orasinya.

Dia menerangkan, kenaikan harga kebutuhan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan upah ditentukan lewat keputusan politik baik itu di DPR RI maupun DPRD dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena itu, buruh perlu terjun ke politik.

"Nasib saudara ditentukan keputusan politik," ujar Said Iqbal.

Said Iqbal kemudian menyinggung sikap partai politik terhadap kaum buruh. Salah satunya terkait upah mininum.

"Ada tidak, satu partai politik ketika bulan November, Desember ada kenaikan upah minimum ada enggak yang belain buruh?" tanya Said Iqbal.