Gandeng DPR, BPKH Sosialisasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Haji

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan, pengelolaan keuangan haji berjalan transparan. Sebagai bentuk transparansi akuntabilitas haji saat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H, bersama Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis, BPKH mengadakan diseminasi strategi pengelolaan, pengawasan keuangan haji serta sosialisasi BPIH 1444 H.

“Kegiatan diseminasi ini menjadi salah satu bagian penting dalam mensosialisasikan pengelolaan dana haji oleh BPKH kepada masyarakat,” kata Anggota Dewan Pengawas BPKH, M Dawud Arif Khan Padang Lawas, Sumatera Utara dalam siaran pers diterima, Selasa (18/4/2023).

Sebagai perwakilan BPKH, Dawud turut menggandeng Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Abdul Manan, serta peserta baik penggiat haji, Ulama, Tokoh Masyarakat maupun Masyarakat Umum. Tujuannya, memberikan edukasi mengenai strategi dan pengawasan keuangan haji agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tepat.

“Posisi keuangan haji saat ini pada kondisi yang sehat dan siap untuk mendukung pelaksanaan haji 1444H/2023 M,” yakin Dawud.

Dawud menjelaskam, hingga akhir Maret 2023, posisi dana kelolaan telah mencapai sekitar Rp168,5 T dengan nilai manfaat pada bulan Maret 2023 sebesar Rp2,75 T dan akan terus bertambah. Selain itu, setiap tahun terdapat peningkatan dalam pengelolaan keuangan haji.

“Hal ini memberikan nilai manfaat yang besar bagi jamaah haji,” yakin dia.

Dawud berharap, diseminasi bisa memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan haji sehingga kita bisa jaga Bersama sama ini dana haji, dana haji dari umat kembali ke umat. Sebab BPKH berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan haji yang lebih baik di Indonesia.

“Dana Haji dikelola oleh BPKH secara profesional pada instrument syariah yang Aman dan Likuid. Selain itu BPKH dalam megelola dana haji dilakukan secara transparan, dipublikasikan dan diaudit oleh BPK dan diawasi oleh DPR Republik Indonesia,” ungkap Dawud.

Diketahui, BPKH juga telah memperoleh opini Wajar Tanapa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Rrepublik Indonesia (BPK RI) 4 Tahun Berturut-turut semenjak tahun 2018 hingga tahun 2021 atas laporan keuangan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang disusun oleh BPKH. Hal itu membuktikan bahwa BPKH bekerja secara nyata dan transparan.