Kompolnas Nilai Belum Ada Ketegasan dalam Penindakan Kasus Suap Penerimaaan Calon Bintara

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai, belum ada ketegasan dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi dalam memberikan sanksi kepada anggotanya yang diduga sebagai calo penerimaan Bintara.

Lima polisi yang sebelumnya hanya diberi sanksi demosi dan penempatan khusus yakni Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW.

Kompolnas Minta Atasan 5 Oknum Polisi Terlibat Kasus Narkoba di Depok Diperiksa
Berhasil Selamatkan Ibu dan Anak yang Akan Bunuh Diri, Kompolnas Beri Penghargaan untuk Polisi di Lampung
Viral Istri Siri Polisi Curhat Korban KDRT, Kompolnas Surati Kapolda Kepri

"Kami melihat masih belum ada tindakan tegas dari Kapolda Jawa Tengah dan Kabid Propam Polda Jawa Tengah, dalam menangani kasus suap dalam seleksi calon bintara Polri di Polda Jateng, terbukti para pelaku hanya diproses kode etik dan dihukum ringan berupa demosi 2 tahun dan patsus 21 hari," kata Poengky, Rabu (22/3/2023).

"Hukuman ringan tentu saja tidak akan menimbulkan efek jera. Padahal yang dilakukan adalah menerima uang dengan janji untuk memasukkan orang-orang yang sudah membayar ratusan juta rupiah menjadi calon siswa bintara," sambungnya.

Menurutnya, tindakan yang diduga dilakukan oleh lima orang itu disebutnya sudah masuk ranah pidana korupsi. Oleh karenanya, hukuman terhadap mereka bukan hanya etik saja melainkan proses pidana.

"Kami mendapat informasi kasus ini dari media. Kami segera mendorong agar para pelaku diproses pidana dan dipecat. Dengan hukuman yang tegas, pasti akan menimbulkan efek jera," tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan pemindahan tugas terhadap para terduga pelaku. Poengky menilai, hal tersebut akan menjadi citra atau kebiasaan buruk.

"Kami mendengar pelaksanaan hukuman etik demosi tetap dijalankan, bahkan informasi dari media para pelaku dipindahtugaskan ke luar Jawa. Kami mengkritik jika benar kebijakan pemindahan para pelaku ke luar Jawa berarti mengadopsi kebiasaan buruk masa kolonial dan Orde Baru yg menganggap orang-orang bermasalah dihukum ke luar Jawa," ungkapnya.

"Hal ini justru mendiskriminasi anggota-anggota di luar Jawa yang seharusnya dikirimi anggota yang baik agar prestasi polisi di luar Jawa meningkat, tetapi malah dikirimi orang-orang bermasalah," tutupnya.

Polda Maluku Utara akhirnya meloloskan Calon Siswa Bintara Polri Gelombang II, Sulastri Irwan, usai kisahnya viral beberapa waktu lalu.

2 dari 3 halaman

Bersurat kepada Polda Jateng

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Muhammad Iqbal Alqudusy menyatakan, oknum anggota yang menjadi calo penerimaan Bintara tidak hanya diproses etik. (dokumentasi Polda Jateng)

Kompolnas pun kemudian mengirim surat kepada Polda Jawa Tengah. Namun, tak dibeberkan terkait apa isi surat tersebut yang dikirimkam itu.

"Kompolnas kemudian mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Jateng. Belum dijawab (surat). Kami akan turun untuk klarifikasi langsung awal April," ucapnya.

Meski begitu, ia mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memberikan instruksi anggotanya untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada lima anggota tersebut.

"Kompolnas menyambut baik dan mengapresiasi ketika Bapak Kapolri memerintahkan kepada Kapolda Jawa Tengah dan Kabid Propam Polda untuk bersikap tegas kepada para pelaku kasus suap pada pendaftaran bintara Polda Jateng dengan menjatuhkan putusan PTDH dan menindaklanjuti dengan proses pidana," ujarnya.

Ia menyebut, saat ini Sigit bersama anggota Korps Bhayangkara sedang berupaya keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Apalagi, sebelumnya pernah sempat ramai kasus yang menjerat Ferdy Sambo dan Irjen Teddy Minahasa.

"Sehingga momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat jangan diciderai dengan memunculkan kasus suap saat seleksi calon anggota Polri, dan menjatuhkan hukuman ringan kepada beberapa anggota yang merusak nama baik institusi," sebutnya.

3 dari 3 halaman

Berharap Perintah Kapolri Dapat Dilaksanakan dengan Baik

Ketum PSSI Erick Thohir Gandeng Kapolri Beri Kartu Merah untuk Mafia Bola — Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo memberikan konferensi pers tentang penegakan hukum match fixing di Media Center Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (19/2/2023). Dalam kesempatan itu, Erick bertemu Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera menyusun langkah tegas dalam misi menyeret mafia ke jalur hukum. Erick menegaskan, dari otak hingga pembantu aktor mafia sepakbola akan diproses tegas. Selain pidana, ancaman larangan berkecimpung di sepakbola seumur hidup akan dijatuhkan PSSI. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ia pun berharap, perintah Kapolri kepada kepada Kapolda Jawa Tengah serta Kabid Propam Polda Jawa Tengah dapat dilaksanakan dengan baik.

"Kami juga berharap ketegasan Kapolri ini menjadi pedoman bagi seluruh Kasatwil dan Kasatker, dan melaksanakan perintah Kapolri dengan sebaik-baiknya. Kami juga berharap ke depannya agar para Kasatwil dan Kasatker melaksanakan Reformasi Kultural Polri secara konsisten," paparnya.

"Jangan sampai membebani Kapolri dan menunggu perintah beliau. Semua harus mengingat arahan Kapolri bahwa ikan busuk dari kepalanya, dan bagi pimpinan yang tidak berhasil menertibkan anggotanya akan menerima konsekuensi hukuman dari Kapolri," tambahnya.