Sukses

Mahfud Sebut Pernyataan Luhut soal OTT KPK Pengaruhi Turunnya IPK Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sempat dibahas dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Selain itu, ucapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta aparat penegak hukum tak menyelidiki dan tidak memanggil kepala daerah, juga dibahas dalam rapat tersebut.

Pernyataan kedua menteri itu dinilai mempengaruhi anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

"Kalau tanggapan presiden tentang pernyataan-pernyataan pejabat seperti Pak Luhut, dan yang lain-lain itu nanti biar presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat apa tidak," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2/2023).

"Tetapi memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya Indeks (Persepsi Korupsi)," sambungnya.

Menurut Mahfud, ucapan Luhut itu membentuk persepsi bahwa pemerintah tak menginginkan OTT. Mahfud menyebut Presiden Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas soal penurunan IPK Indonesia bersama sejumlah menteri.

"Nanti arahan khusus presiden itu mungkin dua atau tiga hari ke depan untuk menyikapi ini secara lebih formil, melembaga dan bernegara," ujarnya.

Mahfud menekankan bahwa pemerintah akan terus berperang melawan korupsi. Dia mengklaim hasil dari komitmen pemberantasan korupsi sudah bagus. Namun, ada beberapa perubahan indikator penilaian sehingga IPK Indonesia menjadi anjlok.

"Sebenarnya sudah cukup bagus. Cuma itu perubahan indikator, perubahan lembaga yang diagregat itu ya tidak apa-apa. Itu pekerjaan TII. Kita tidak bisa menggugat, tapi kita juga punya catatan-catatan kemajuan sendiri," tutur Mahfud.

 

2 dari 3 halaman

IPK Indonesia Berada di Posisi 110

Seperti diketahui, Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 turun empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38. Dengan raihan tersebut, Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei.

Skor IPK mulai dari 0 hingga 100. 0 artinya sangat korup sementara 100 sangat bersih. Pada 2021, skor IPK Indonesia adalah 38 dengan peringkat 96.

"Corruption Perception Index Indonesia pada 2022 berada pada skor 34 dari skala 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 dan merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," ujar Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam keterangan pers, Selasa, 31 Januari 2023. 

Sebelumnya, Menteri Koordintor Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tak mau ada lagi OTT pejabat negara oleh KPK atau aparat penegak hukum lainnya.

Menurutnya Indonesia sebagai negara bermartabat harus memiliki ekosistem yang baik. Caranya dengan melakukan digitalisasi untuk mengurangi risiko terjadinya korupsi.

"Kita tidak mau melihat ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) ke depan. Kenapa? Negara yang bermartabat tentu punya ekosistem yag baik," kata Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023. 

3 dari 3 halaman

Indeksi Persepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Kumpulkan Mahfud Md hingga Ketua KPK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2/2023). Pertemuan untuk membahas soal anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang turun empat poin dari 34 dari sebelumnya 38.

Adapun pejabat yang dipanggil yakni, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Baru saja Presiden memimpin pertemuan intern tentang pemberantasan korupsi di mana yang tadi diundang Menko Polhukam, Jaksa Agung RI, kemudian Kapolri, dan Ketua KPK khusus untuk menanggapi turunnya skor indeks persepsi korupsi, CPI (Corruption Perception Index) yang agak mengejutkan karena dari 38 turun ke 4 (34)," jelas Mahfud Md usai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2/2023).

Menurut dia, pemerintah akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk memperbaiki IPK Indonesia. Mahfud menyebut Presiden Jokowi akan memberikan arahan khusus terkait penurunan Indeks Persepsi Korupsi.

"Kita akan melakukan langkah langkah yang nanti akan mungkin dalam dua atau tiga hari ke depan akan dipanggil lagi oleh Presiden. Kami berempat untuk Presiden menyampaikan arahan arahan apa yang akan kita lakukan," kata dia.

Mahfud menuturkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang diumumkan Transparency International Indonesia (TII) bukanlah sebuah fakta, melainkan hanya persepsi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.