4 Langkah Heru Budi Tekan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta hingga 0 Persen pada 2024

FOTO: Pemerintah Targetkan Pengentasan Kemiskinan di 2022 — Seorang anak berjalan di daerah kumuh kawasan Jakarta, Kamis (13/1/2022). Pemerintah akan memperluas penanganan kemiskinan ekstrem menjadi 212 kabupaten/kota di 25 provinsi, di mana 147 kabupaten/kota di antaranya merupakan wilayah pesisir. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan kemiskinan ekstrem di Ibu Kota dapat mencapai titik 0 persen di 2024. Untuk mewujudkan hal itu, Heru menjalankan program intervensi kemiskinan terpadu sebagai upaya menangani kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta.

"Berbagai langkah intervensi Pemprov DKI Jakarta dalam dalam menangani kemiskinan ekstrem di Jakarta terus dilakukan untuk mewujudkan target 0 persen kemiskinan ekstrem di Jakarta pada tahun 2024," kata Heru dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (5/02/2022) di Jakarta.

Heru menyampaikan setidaknya ada empat strategi sebagai langkah proaktif yang bakal dilakukan. Bentuk intervensi pertama, turun langsung ke wilayah kota administrasi untuk memperoleh data yang valid berdasarkan nama dan alamat.

“Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat, sehingga dapat ditemukan akar masalahnya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran. Kita pastikan target 0 persen itu dapat tercapai pada tahun 2024,” kata Heru.

Kemudian, intervensi kedua melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan/layanan sosial, antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Ada pula Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) untuk sekolah swasta, dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan nutrisi anak usia 0-6 tahun.

Dengan penambahan anggaran ini, Presiden berharap PKH terus diawasi penyalurannya, baik itu validasi data penerima maupun pendampingan masyarakat dalam penggunaan dana bantuan agar PKH dapat tepat sasaran.

2 dari 3 halaman

Intervensi Ketiga

Selanjutnya juga ada program bantuan atau layanan sosial lainnya, seperti Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Kemudian ada Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Jaminan Sosial Kesehatan, Subsidi Pangan, Subsidi Air Bersih, Subsidi Tangki Septik, Subsidi Rusunawa, dan Subsidi Transportasi.

Lalu, intervensi ketiga ialah melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu bagi wirausaha pemula.

3 dari 3 halaman

Intervensi Keempat

Intervensi keempat yaitu melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi Penataan Kualitas Permukiman, program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, serta Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia dan Balita.

Heru menyampaikan bahwa mobilitas penduduk pendatang ke Ibu Kota menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Kendati demikian, dia memastikan program intervensi tersebut bakal tepat sasaran.

"Untuk mencapai target 0 persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta," jelas Heru.