Sukses

Ma'ruf Amin Optimis Pemerintah Capai Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 7 persen dan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada 2024.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 7 persen dan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada 2024. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan hal tersebut sulit dicapai apabila tata kelola upaya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak diubah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa dirinya optimis pemerintah akan mampu mencapai target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada 2024.

“Sisa waktu ini kita genjot terus, optimis kita bisa (capai target),” kata Ma’ruf di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).

Ma’ruf menerangkan bahwa target penurunan kemiskinan yang ada saat ini adalah target yang ditetapkan sebelum terjadi pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi Covid-19 yang melanda hampir tiga tahun terakhir telah memperberat upaya penanggulangan, baik kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem.

“Kita masih berkeinginan dengan berbagai cara melakukan langkah-langkah lebih efektif dan juga terobosan-terobosan dengan mempercepat gerakan, mengkoordinasikan semua langkah, dan kemudian membuat sasaran-sasaran prioritas dimana (angka) kemiskinan itu tinggi,” ujarnya.

Sebagai contoh, sambung Ma’ruf, saat ini terdapat 12 provinsi yang telah menjadi sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Kita inginkan masih tetap 2024 itu 0 persen. Artinya kita masih tetap berkeinginan. Bahwa itu karena adanya pandemi memang terhambat, sehingga memang lebih berat,” ungkapnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Dana Penanggulangan Kemiskinan Harus Tepat Sasaran

Selain itu, terkait pernyataan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas, Ma’ruf menekankan bahwa dana penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran.

“Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menteri PAN dan RB itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya [untuk] biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar,” ujarnya.

“Memang kita selalu (jaga)jangan sampai terlalu besar (untuk rapat) tapi justru tepat sasaran pada kemudian koordinasi programnya yang benar kemudian konvergensi anggarannya,” imbuhnya.

Terlebih, tutur Ma’ruf, pemerintah memiliki target yang berat terutama menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024, sehingga penggunaan anggarannya harus lebih efisien.

“Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul,” pesannya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.