4 Tanggapan Berbagai Pihak Bergabungnya Ridwan Kamil dengan Partai Golkar

Jajaran Partai Golkar telah menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, dan resmi menjadikannya anggota partai.

Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menyebut Jawa Barat masih dianggap lumbung untuk mendulang suara di Pilpres 2024. Sehingga, ada potensi menang jika menguasainya.

"Artinya siapa yang menguasai Jawa Barat, kalau misalkan bisa menyapu bersih (suara pemilih) di Jawa Barat, saya pikir itu berpotensi menjadi pemenang,” kata Umam, Rabu 18 Januari 2023.

Sehingga tak salah Golkar bisa menggaet Ridwan Kamil yang basis pemilihnya di Jabar. Menurutnya, penguasaan basis di wilayah tersebut mutlak dilakukan jika ingin menang di Pemilu 2024.

"Kalau mau menang di Pilpres 2024 atau (pemilu) nasional di Indonesia secara umum, tentu penguasaan basis di Jawa Barat itu menjadi mutlak dilakukan," jelas dia.

Senada, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno pun menyampaikan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu lumbung suara terbesar untuk pemilu di Indonesia.

Karena itu, partai politik yang menjadi pilihan Ridwan Kamil besar kemungkinan akan mendapat tambahan elektabilitas dan tambahan suara di Jawa Barat.

"Setidaknya di Jawa Barat efeknya akan sangat terasa," ucap dia.

Dalam simulasi survei, lanjut Adi, Ridwan Kamil berdampak signifikan secara elektoral bila dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, maupun Prabowo Subianto.

Menurut dia, itu tidak lepas dari posisi RK yang sampai saat ini masuk jajaran calon wakil presiden terfavorit.

"Jadi, posisi RK (Ridwan Kamil) sebagai cawapres memberi cukup insentif politik elektoral. Di pilpres 2024 posisi cawapres jadi kunci mengingat tak satupun capres yang mencapai angka psikologis kemenangan," pungkas Adi.

Jajaran Partai Golkar telah menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, dan resmi menjadikannya anggota partai.

Disebut bukan hanya Golkar yang ketiban pulung, Kang Emil begitu disapanya, juga akan menuai keuntungan.

"Dengan bergabungnya Kang Emil ke Golkar, dia menjadi vote getter, pemeroleh suara," ujar Direktur Riset Indonesia Political Research dan Consulting (IPRC) Leo Agustin kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).

Dia mengungkapkan, Golkar butuh kekuatan untuk menambah suara di beberapa daerah. Sosok Kang Emil dinilai punya pengaruh di Jawa Barat, apalagi tokoh yang dikenal dekat dengan kelompok muda.

"Golkar harus mencari orang orang terbaik di daerah-daerah. Salah satu yang terbaik di Jabar adalah Kang Emil, dia bukan cuma dicintai oleh Ibu Ibu muda, tetapi juga pemuda dan pemilih milenial," kata Leo.

Sementara itu, Kang Emil juga punya keuntungan sendiri bergabung dengan partai berlambang beringin. Golkar bisa jadi mesin baginya untuk kampanye bahkan mendongkrak keterpilihannya.

"Kang Emil perlu sandaran, mau tidak mau yang bisa mendukung beliau dalam berbagai kebijakan, baik di level lokal maupun nasional. Bukan hanya sandaran, Kang Emil membutuhkan mesin politik yang bisa mendongkrak suaranya," ujar Leo.

Misal jika tidak berlaga di Pilpres 2024, terbuka baginya untuk menyiapkan diri maju di Pilgub Jawa Barat 2024.

"Ada kesempatan beliau buka hanya menggunakan mesin partai Golkar untuk mengkampanyekan di level nasional, tetapi bisa untuk level provinsi," tegas Leo.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bergabung ke Partai Golkar meski demikian, PDIP enggan mengomentarinya.

"PDIP itu kalau ada tokoh gabung ke partai itu hak tokoh tersebut, kan begitu lho. Kalau saya komentari pergabungan itu berarti komentari rumah tangga orang, rumah tangga Golkar," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Kamis (19/1/2023).

Dia mengungkapkan, tiap warga negara berhak untuk memilih bergabung ke parpol manapun, termasuk Ridwan Kamil.

"Bahwa dulu RK juga bareng sama NasDem ya monggo, sekarang mau bareng sama Golkar, ya monggo kan begitu. Jadi tidak usah kita komentari rumah tangga orang," ungkap Bambang Pacul.

Dia mengingatkan, akan berkomentar apabila berkaitan dengan hukum sebab memang tupoksinya sebagai Ketua Komisi III DPR.

"Kecuali kalau ada kebijakan publik yang menggangu, nah ini boleh (komentar), boleh tanya saya, apalagi kalau pelanggaran UU ya," pungkas Bambang Pacul.