Hasto Kristiyanto Berharap Benteng Van den Bosch Jadi Wisata Edukasi dan Sejarah

Di satu sudut, Wawan menjelaskan pohon yang sudah tua tetap dipertahankan dan ditopang dengan bata sehingga keasliannya terjaga dan memberi keunikan tersendiri.

"Ada dua pohon tua yang kami pertahankan," jelas Wawan sambil mengatakan ditargetkan akhir tahun 2022 proyek yang dikerjakan ini dapat diselesaikan.

Menutup peninjauan, Hasto dan rombongan pun berfoto bersama. Di saat yang sama, sejumlah warga juga menyempatkan diri berkunjung dan mengabadikan momen di benteng ini.

"Semoga benteng ini akan menjadi destinasi wisata edukasi sejarah yang bermanfaat sekaligus menggerakkan roda perekonomian bagi warga sekitar," pungkas Hasto.

Di sisi lain, Sekjen PDIP ini menjelaskan sejumlah poin penting terkait sejarah berdirinya bangsa Indonesia, sebagai pandangan terkait usulan para kepala desa soal perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Hal itu diungkap Hasto dalam pidatonya ketika menghadiri undangan dari Silaturahmi Nasional Asosiasi Kepala Desa - Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD-PAPDESI). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka usulan perubahan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hasto mengawali dengan penjelasan saat sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Saat itu ada falsafah menarik tentang hukum dasar. Bahwa ada Undang-undang Dasar (UUD) tertulis, namun ada juga hukum dasar yang tak tertulis. Yakni aturan yang timbul, dihidupi, dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara, meskipun tak tertulis.

“Kenapa sebelum tahun 1965 itu jabatan kepala desa seumur hidup? Itu adalah perwujudan falsafah pentingnya kepemimpinan desa berbasis tradisi desa, maka dia jadi hukum dasar dan muncul dalam praktik. Dan hal itu penting dalam bangun stabilitas kepemimpinan desa,” kta Hasto dalam keterangannya, Minggu (6/11/2022).

Hal kedua adalah ideologi Pancasila. Ketika Bung Karno menyampaikan falsafah dasar Indonesia merdeka, digali dari kepribadian bangsa dan dunia. Bung Karno menjelaskan bahwa demokrasi Barat hanya fokus pada politik elektoral atau pemilihan. Dan ini tak sesuai dengan budaya demokrasi di Indonesia.

"Maka oleh Bung Karno, yang kita bangun adalah demokrasi Indonesia. Bukan demokrasi politik semata, tetapi demokrasi yang berkeadilan sosial, bukan menang menangan, bukan menindas. Tak ada diktator mayoritas ataupun tirani minoritas," jelas Hasto.