Sukses

Anies Tetapkan Cikini hingga JIS Sebagai Kawasan Strategis Sosial dan Budaya

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menetapkan sejumlah wilayah di ibu kota sebagai kawasan strategis. Kawasan Cikini, JIS, hingga Menteng ditetapkan sebagai kawasan strategis sosial dan budaya untuk pengembangan budaya urban dan cagar budaya.

Selanjutnya kawasan strategis sosial dan budaya lainnya yang ikut direncanakan antara lain Bandar Kemayoran dan Ancol, Kawasan Wisata Budaya Pesisir, Setu Babakan, dan Kebayoran Baru.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 tepatnya pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2040.

"Kawasan Strategis Sosial dan Budaya yang direncanakan antara lain Kawasan Cikini, JIS, Bandar Kemayoran, dan Ancol," demikian bunyi RPD 2023-2026, dikutip Kamis (22/9/2022).

Selain kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya, juga ditetapkan kawasan strategis ekonomi yang direncanakan antara lain segitiga emas (Sudirman, Kuningan, dan Rasuna) sebagai central business district (CBD) dan inovasi digital, lalu Kepulauan Seribu sebagai pulau pariwisata.

Selanjutnya, kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung sebagai sentra UMKM, green industry, dan sentra perikanan.

"Dalam rancangan RTRW 2040 direncanakan pula kawasan-kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan," demikian bunyi RPD 2023-2026 tersebut.

Sementara itu, adapun kawasan strategis lingkungan direncanakan pada kawasan lindung pesisir untuk pengembangan mangrove.

Terakhir, Pulau Tidung Kecil untuk konservasi terumbu karang, edukasi, dan pengembangan eco-tourism.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Cerita Anies Baswedan tentang Tantangan Awal Jadi Gubernur DKI Jakarta

Anies Baswedan mengenang momen-momen awal menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dia mengungkapkan, saat pertama kali memimpin Ibu Kota, langsung dihadapkan pada tiga tantangan terbesar.

Hal ini diungkapkan Anies saat sosialisasi Pergub Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

"Ada tiga hal menurut saya garis besar utama yang akan saya sampaikan disini. Saat saya masuk di balai kota ini apa tantangan utamanya," kata Anies di Gedung Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Anies mengungkapkan tantangan itu antara lain banyaknya jumlah pengguna kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Bahkan, jumlah pengguna kendaraan itu kata Anies, melebihi jumlah penduduk DKI Jakarta.

"Kita punya tantangan fakta ini. Ada 16 juta motor, ada 3,5 juta mobil, penduduknya 11 juta. Ini catatan di Polda Metro," kata dia.

Tantangan kedua, Anies mengaku menemukan adanya segregasi atau upaya saling memisahkan diri antar warga DKI. Menurut Anies, mereka terpisah menjadi klaster-klaster tertentu dan tidak terhubung satu sama lain.

"Kemudian kita menemukan ada segregasi. Tanpa kita sadari Jakarta ini tersegregasi, ada kampung ada komplek. Ada makmur ada pra makmur dan itu ada di dalam klaster-klaster masing-masing. Dan satu sama lain itu tidak terkoneksikan, ini fakta," jelas dia.

Tantangan lainnya terkait permasalahan polusi dan banjir di Jakarta. Anies menyebut banjir besar tak bisa dipungkiri selalu menjadi permasalahan yang sering terjadi di Jakarta.

"Kemudian, kita juga tempat kita sering berpolusi, walaupun sebagian bukan dari kita, tapi kenyataan itu ada. Kemudian kita juga tempat yang sering mengalami banjir besar, ini fakta saja," kata dia.

 

3 dari 4 halaman

Cerita Anies Baswedan tentang Tantangan Awal Jadi Gubernur DKI Jakarta

Rumuskan MasalahAnies mengaku telah merumuskan semua tantangan tersebut untuk melihat akar penyebabnya. Dia menemukan bahwa sebagian besar permasalahan ibu kota disebabkan oleh ulah manusia.

"Dan sebagian dari ini semua kalau kita boleh merumuskan man made disaster bukan sepenuhnya natural disaster," ujarnya.

"Kenapa? Kami melihat kalau kita menyelesaikan persoalan Jakarta, jangan simptomatis. Simptomatis itu artinya jangan melihat gejalanya saja. Tapi harus mengobati penyakitnya," lanjut dia.

Anies mengatakan usai ditelusuri berdasarkan rumusan yang telah dilakukan dia menemukan adanya tiga permasalahan utama. Pertama, kata dia terkait pembangunan tata ruang yang masih berorientasi kendaraan pribadi.

"Bukan hanya Jakarta tapi di dunia, di banyak tempat itu mengadopsi pendekatan Car Oriented Development (COD), pembangunan kita terkait ruang itu berorientasi kepada kendaraan pribadi," katanya.

Kedua, Anies menyebut adanya kebutuhan dasar yang menyebabkan investasi Jakarta sangat minim. Sehingga tidak terpenuhinya pelayanan dasar.

Ketiga, dia menemukan adanya persoalan lingkungan hidup yang selama ini tidak dijadikan sebagai prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurut dia, permasalahan itu menjadi sebab utama Jakarta ditinggalkan penduduknya.

"Mengakibatkan kota kita tanpa kita sadari sedikit demi sedikit ditinggalkan penduduknya. Kemana? Kepinggiran, makin berjauhan tuh satu-satu pada keluar, keluar kota. Akibatnya Jakarta itu mengalami urban sprawling namanya, pengembangan," terang Anies.

4 dari 4 halaman

Anies Sebut Siapapun Pj Gubernur Jakarta Akan Laksanakan RPD Bikinannya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak khawatir meninggalkan program kerjanya yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Sebab, RPD itu telah ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh Pejabat Gubernur selanjutnya.

"Jadi RPD itu sudah ditetapkan sampai tahun 2026. Jadi siapapun yang bertugas di provinsi manapun seluruh PJ harus melaksanakan RPD yang ditetapkan bersama," kata Anies di Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (16/9/2022).

Anies menjelaskan, program-program yang sudah berjalan, secara otomatis akan diteruskan oleh Pj Gubernur DKI. RPD kata Anies, bukan hanya dibuat di Jakarta tapi juga di seluruh provinsi di Indonesia.

"Itu artinya program-program yang sudah berjalan otomatis akan terus dijalankan karena ada RPD," ujar Anies.

Dia mengatakan, semua yang berada di pemerintahan harus menggambil sikap tanggung jawab. Anies menilai, semua program yang dibuat merupakan program dari warga untuk warga.

"Jadi saya rasa kita semua yang berada di pemerintah pasti mengambil sikap bertanggung jawab. Semua program yang dibuat adalah program dari warga Jakarta untuk warga Jakarta yang proses penyusunannya melalui para waktunya," jelas dia.

Anies memastikan semua program di RPD bukan program buatan pribadi. Melainkan sudah diputuskan bersama wakil rakyat baik di eksekutif maupun legislatif.

"Itu disepakati sebagai program mana itu bukan program pribadi tapi program rakyat diputuskan oleh para wakil, di eksekutif lewat pilkada dan legislatif lewat pemilu. Dan itu harus diteruskan," ucap dia.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS