Ini Strategi Lemhannas Menangkal Disrupsi Informasi Jelang Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mencatat di sepanjang 2022 ada 280 miliar anomali di ruang digital di Indonesia. Artinya, setiap hari hampir ada 1 miliar anomali di ruang digital. Anomali tersebut tidak mesti malware atau ransomware. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah dalam menangkal disrupsi informasi cukup berat.

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengungkapkan, ada enam strategi yang disiapkan pemerintah guna menangkal disrupsi informasi menjelang Pemilu 2024.

"Strategi pertama adalah memperluas aksi publik antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat literasi media dan kemampuan berpikir kritis dalam menerima," kata Andi saat menjadi pembicara utama dalam acara Menangkal Disinformasi Informasi di Tahun Politik yang diselenggarakan The Asia Foundation, Lembaga Ketahanan Nasional dan Katadata di Jakarta, Kamis (4/5/2023).

"Strategi kedua adalah meningkatkan kemampuan negara untuk bertindak seperti membentuk tim yang bertugas memantau penyebaran informasi serta mampu merespons cepat berbagai misinformasi dan disinformasi yang tersebar di berbagai platform. Sedangkan strategi ketiga adalah melakukan operasi langsung terhadap pelaku disinformasi,” imbuh Andi.

Acara ini merupakan bentuk dukungan dari The Asia Foundation kepada pemerintah untuk memerangi disinformasi informasi khususnya menjelang Pemilu 2024. Hadir sebagai pembicara yaitu Country Representative The Asia Foundation Hana Satriyo, anggota Dewan Pers Arif Zulkifli, anggota DPR RI Rike Diah Pitaloka, Presidium Komite Litbang Mafindo Liona Lalolo Krina Perangin-angin dan Deputi Bidang Pengkajian Strategis Lemhannas Reni Mayerni.

Andi Wijajanto menambahkan, strategi keempat yang dilakukan Lemhannas untuk menangkal disrupsi informasi yaitu menerapkan transformasi informasi pemilu di mana KPU, Parpol, dan kandidat harus secara reguler merilis aktivitasnya untuk meminimalkan para pihak memanfaatkan misinformasi dan disinformasi untuk memanipulasi publik.

"Strategi kelima yaitu melakukan kolaborasi lintas lembaga contohnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga independen untuk memverifikasi misinformasi dan disinformasi yang tersebar di masyarakat dan strategi terakhir adalah melakukan kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral, untuk memitigasi disrupsi informasi yang bersifat lintas negara," jelas Andi.

Country Representative The Asia Foundation Hana Satriyo mengatakan, Pemilu 2024 akan menjadi ujian resiliensi demokrasi di Indonesia. Masih minimnya literasi digital masyarakat membuat hoaks atau berita bohong diprediksi akan semakin sulit dibendung.

Kata Hana, Pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri mengingat banyaknya kehawatiran kontestasi demokrasi akan disertai pula dengan menguatnya kontestasi narasi yang justru mengurangi kualitas demokrasi seperti berita hoaks dan juga “hate speech.”

"Sejumlah riset pada beberapa Pemilu terakhir menyebutkan bahwa menjelang Pemilu terjadi peningkatan signifikan lalu lintas kabar bohong, fitnah dan hasutan-hasutan, terutama melalui jaringan sosial media dan aplikasi pesan seperti Whatsapp," kata Hana.

Menurut Hana, The Asia Foundation terus berupaya memberikan dukungan untuk peningkatan literasi digital, termasuk mempromosikan gerakan anti-hoaks melalui program-program di wilayah dampingan.

"Semakin berkembangannya ruang digital yang di satu sisi menjadi saluran distribusi informasi yang baik buat demokrasi, karena memungkinkan keragaman kepentingan terkomunikasikan melalui berbagai platform. Namun di sisi lain, ancaman informasi yang menyesatkan, berupa hoaks, ujaran kebencian dan hasutan tersebut juga mengisi ruang-ruang sipil yang berpotensi mengancam demokrasi," ujar Hana.

Deputi Bidang Pengkajian Strategis Lemhannas Reni Maryeni mengatakan, munculnya berita hoaks yang mempengaruhi kehidupan masyarakat itu dikarenakan indeks digital masyarakat di Indonesia masih sangat rendah. Karena itu diperlukan persiapan-persiapan dari kementerian terkait untuk mengatasi masalah tersebut.

"Indeks digital kita yang paling rendah. Kami melakukan kajian tentang arsitektur digital, mulai dari doktrin, organisasi, operasional, anggaran, kemudian SDM, memang banyak yang harus kita lakukan untuk arsitektur digitalnya. Sehingga persiapan-persiapan memang harus dilakukan oleh kementerian-kementerian yang terkait dengan ini," kata Reni.