Anggarkan Rp 8,3 Miliar untuk Beli Mobil Baru, Ini Penjelasan Istana

Jelang Pelaksanaan KAA, Istana Mulai Dipercantik — Pagar depan Istana Merdeka mulai dihiasi kain renda berwarna merah putih, Jakarta, Senin (13/4/2015). Jelang Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di Bandung pada 24 April mendatang, Istana Merdeka mulai dipercantik. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sekretariat Negara mengalokasikan Rp 8.357.765.500 untuk pengadaan mobil baru kepresidenan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Tender mobil kepresidenan itu tercatat dengan kode 35735011 dengan nama "Pengadaan kendaraan bermotor tahun anggaran 2022."

Dikutip dalam laman lpse.kemenkeu.go.id, tender itu dimenangkan oleh PT SIP. PT itu berkantor di Poin Mas Raya, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.

Harga penawarannya Rp 7.998.100.000 dan harga terkoreksi Rp 7.998.100.000.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono mengatakan, pembelian mobil baru itu sudah direncanakan sejak 2018. Dia menuturkan, pengadaan kendaraan tersebut untuk kegiatan kenegaraan dan tamu negara.

"Pengadaan kendaraan ini adalah untuk kegiatan kenegaraan dan tamu-tamu negara," kata Heru kepada Merdeka, Jakarta, Selasa (8/2/2022).

Dia menuturkan pengadaan itu sudah melalui tahap kajian mendalam yang disusun bersama-sama dengan Biro Umum, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden. Sudah disepakati pengadaan dilakukan secara bertahap mulai 2019 sampai 2024.

"Hal ini dikarenakan keterbatasan pagu yang dialokasikan oleh kementerian keuangan sehingga prosesnya dilakukan secara bertahap. Jadi memang untuk anggaran juga sudah direncanakan sejak awal," beber Heru.

Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik sudah resmi diteken Presiden Republik indonesia (RI), Joko Widodo.

2 dari 2 halaman

Termasuk Peremajaan Mobil yang Dihapus pada 2021

Heru menjelaskan beberapa unit kendaraan yang diadakan ini, merupakan peremajaan kendaraan yang telah dihapuskan pada 2021. Kendaraan itu juga untuk mendukung rangkaian kegiatan tamu negara.

"Hal ini sesuai dengan hasil kajian yang telah disusun sejak tahun 2018 tersebut," beber Heru.

Heru mengklaim pihak istana mengutamakan aspek efektivitas dan akuntabilitas. Dia pun menegaskan pihaknya melakukan transparansi anggaran.

"Tentunya kami menerima dan mempertimbangkan masukan apabila anggaran ini direalokasikan untuk kepentingan yang lebih prioritas/mendesak," pungkas Heru.

Reporter: Intan U

Sumber: Merdeka