Sikapi Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja, DPR Dinilai Sudah Terbuka Masukan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja melanggar inkonstitusional. MK memberi waktu dua tahun agar pemerintah dan DPR melakukan revisi UU tersebut.

Pengamat Politik dari Parameter Politik, Adi Prayitno, menilai, tak ada yang salah dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja. Dia mengatakan, DPR sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja.

Adi melihat, lembaga perwakilan rakyat juga sudah cukup terbuka dalam menyikapi putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.

Adi mencontohkan, seperti menyebarkan undangan kepada sejumlah kalangan terkait dalam rangka menyerap aspirasi bahkan agenda-agenda sidang juga disebar kepada wartawan. Namun, karena UU tersebut hanya diketahui kalangan elite, maka masyarakat di bawah tidak cukup untuk mengetahuinya.

"DPR sudah memberi waktu untuk menyerap aspirasi masyarakat. Tapi karena undang-undang ini diketahui kalangan elite tertentu, elit pemerintah, elite politik, elite aktivis, jadi seperti di atas awan. Kalangan bawah banyak yang tidak tahu," kata Adi saat dihubungi, Senin (29/11).

Menurutnya, hal itulah yang kemudian membuat proses pengesahan UU tersebut berjalan cukup cepat. Dan penolakan atasnya terjadi di ujung yaitu ketika UU itu sudah disahkan.

"UU-nya seribu halaman lebih. Tidak semua orang bisa memahami materinya. Bahkan banyak yang demo, ketika ditanya tidak tahu isinya," ujarnya lagi.

Meski demikian, Adi menilai, putusan MK terkait UU Cipta Kerja tersebut bersifat paradoks atau dilematis. Alasannya, MK memutuskan bahwa UU itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Tapi di sisi lain, mereka memberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki undang-undang tersebut.

"Putusan MK itu malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat," kata Adi lagi.

Dia pun pesimis, UU tersebut bisa direvisi atau diperbaiki. Terlebih, dua tahun lagi memasuki tahun politik. "Mungkin setelah pemerintahan Jokowi, bisa diperbaiki," katanya.

Lantas, apakah putusan itu akan berdampak signifikan terhadap dunia usaha? Adi menyebut tidak bisa diukur. Karena UU tersebut baru berjalan satu tahun kemudian dianulir, dan diminta untuk diperbaiki.