Anies Beri Keringanan PBB dan Sanksi Administrasi Pajak Mulai Agustus

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyaluran bantuan sosial tunai (BST). (Dokumentasi Pemprov DKI)

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang insentif fiskal 2021.

Anies, dalam Pergub itu memberikan insentif fiskal dalam bentuk keringanan pokok pajak dan sanksi administrasi.

Kehadiran Anies-Muhaimin di Rapat Pleno Penetapan KPU Dinilai Jadi Sinyal Politik Kesejukan
Jusuf Kalla Enggan Tanggapi Wacana Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta 2024
PKS Bakal Pilih Kader Internal di Pilkada DKI Ketimbang Anies: Gantian Boleh Lah

"Kebijakan insentif fiskal diberikan dalam bentuk; keringanan pokok pajak, dan penghapusan sanksi administratif," demikian bunyi Pasal 2 dalam Pergub Nomor 60 Tahun 2021 tersebut, yang dikutip pada Rabu (18/8/2021).

Untuk keringanan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2013-2020 ditetapkan sebesar 10 persen setiap tahunnya.

Dengan syarat, pemberian keringanan pokok PBB-P2 jika wajib pajak sudah melalukan pembayaran pokok piutang pada periode Agustus 2021 - September 2021.

Selain memberi keringanan pokok piutang PBB-P2, Anies juga memberikan keringanan PBB-P2 untuk tahun pajak 2021 dengan ketentuan keringanan pajak sebesar 20 persen diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2021 di bulan Agustus 2021.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi dua harimau Sumatra penghuni Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Kunjungan Anies itu untuk memantau perkembangan kesehatan keduanya yang terpapar Covid-19.

2 dari 2 halaman

Keringanan Pajak 15 Persen

Perspektif Pajak dari Sektor Hukum dan Ekonomi — Ilustrasi Pajak Credit: pexels.com/breakingpic

Kemudian, keringanan pajak 15 persen diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2021 di bulan September 2021.

"Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan apabila objek PBB-P2 yang akan diberikan keringanan tidak memiliki tunggakan," bunyi Ayat 2 Pasal 4.

Pergub ini ditandatangani oleh Anies pada 9 Agustus 2021 dan diundangkan pada 16 Agustus 2021.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Anies-Muhaimin Hadiri Langsung Sidang Perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi

Anies Baswedan
Tokoh
Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
Lihat Selengkapnya
Anies Baswedan
keringanan PBB
Pajak Bumi dan Bangunan