Pilpres 2024 Masih Dibayangi Pandemi Covid-19, PKB Minta Semua Pihak Cari Solusi

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menjamin aman terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan membuka kotak pandora. Pasal terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak akan diubah.

Bamsoet mengungkap, saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Jumat 13 Agustus 2021 di Istana Bogor, mantan gubernur DKI Jakarta itu khawatir dengan isu masa jabatan presiden tiga periode. Jokowi tidak ingin perpanjangan masa jabatan.

"Kekhawatiran itu justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan apakah amandemen UUD NRI 1945 tidak berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodisasi presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode? Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD NRI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar," kata Bamsoet dalam siaran persnya, Sabtu (14/8/2021).

Dia menuturkan, Jokowi mendukung amandemen terbatas UUD NRI 1945 hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Tidak mengubah pasal lain.

"Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR RI mengenai pembahasan amandemen UUD NRI 1945 untuk menghadirkan PPHN, karena merupakan domain dari MPR RI. Beliau berpesan agar pembahasan tidak melebar ke hal lain, seperti perubahan masa periodisasi presiden dan wakil presiden, karena Presiden Jokowi tidak setuju dengan itu," kata Bamsoet.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com