4 Hasil Survei Terkini Charta Politika soal Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Lembaga Survei Charta Politika mengatakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali mengalami penurunan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi berada di angka 62,4 persen.

"Kalau kita lihat dari Februari 2020, ini survei sebelum terjadinya Covid-19. Kalau kita lihat dari Februari, Mei, Juni, Juli, ke Januari 2021 dan Februari sampai Juli kemarin ada tren kecenderungan bisa dikatakan stabil walaupun ada sedikit tren penurunan," kata Yunarto dalam rilis survei Charta Politika, Kamis 12 Agustus 2021.

Menurut Yunarto, penurunan tersebut memang tampak kecil. Jika dilihat secara keseluruhan, tren kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dari 2020 lalu masih terbilang stabil.

Penurunan ini terjadi jika dibandingkan dengan hasil survei pada Maret lalu. Di mana saat itu Charta Politika menemukan bahwa kepercayaan publik terhadap kinerja Jokowi berada di angka 65,3 persen.

Berkebalikan dengan tingkat kepuasan, Yunarto menemukan bahwa terjadi kenaikan cukup signifikan pada angka ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurutnya angkanya mencapai 34,1 persen. Padahal pada bulan Maret kemarin angka ketidakpuasan publik masih berada di posisi 21,2 persen.

"Yang menarik, ada tren ketidakpuasan itu naik cukup tinggi dibandingkan tiga survei terakhir," katanya.

Sementara mereka yang memilih untuk tidak menjawab sebanyak 3,5 persen. Angka ini menurut survei Maret lalu, yakni sebanyak 13,5 persen.

Dapat dimungkinkan bahwa mereka yang pada survei sebelumnya memilih tidak menjawab dalam pertanyaan kepuasan terhadap kinerja Jokowi kini beralih pandangan untuk menjawab tidak puas.

Yunarto menguraikan bahwa mengacu pada sebaran responden, maka tingkat kepuasan tertinggi terhadap pemerintah dipegang oleh responden yang bermukim di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur serta Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Sementara sebaliknya tingkat kepuasan terendah ada di wilayah Maluku dan Papua dengan angkanya 45 persen, Kalimantan 47,7 persen dan Sumatera di angka 55,2 persen," kata Yunarto.

Yunarto mengatakan, faktor terbesar menurunnya ketidakpuasan publik terhadap Jokowi disebabkan isu penanganan Covid-19.

Hal ini dibaca dari pilihan responden yang menganggap bahwa penanganan Covid-19 merupakan isu utama yang harus diselesaikan pemerintah.

"Menurut saya ini hal baru ya, karena ini menggambarkan survei itu paling dipengaruhi oleh variabel apa. Kalau kita lihat nomor satu itu dengan angka 31,5 persen, itu terkait penanganan pandemi Covid-19," ujar Yunarto.

"Tentu saja angka yang besar ini akan berpengaruh terhadap ketidakpuasan," sambungnya.

Fenomena ini, kata Yunarto merupakan hal baru dalam dunia survei. Di mana biasanya jika survei dilakukan dalam kondisi normal maka variabel ekonomi begitu mendominasi persepsi publik terhadap pemerintah. Namun, dalam survei ini tidak demikian.

"Kalau kita lihat dari data ini memang variabel penanganan pandemi itu berhasil menyalip dan dianggap di bagian yang paling penting," papar Yunarto.

Dia menyimpulkan bahwa semakin tinggi kepuasan publik terhadap penanganan pendemi Covid-19 oleh pemerintah, maka Yunarto memastikan akan linier pula dengan angka kepuasan mereka terhadap pemerintah itu sendiri.

"Jadi saya bisa saja membuat hipotesis angka ketidakpuasan yang naik di slide sebelumnya mungkin disumbang oleh angka ketidakpuasan dari penanganan pandemi Covid-19," paparnya.

Berkebalikan dengan angka kepuasan yang mengalami penurunan, angka ketidakpuasan publik terhadap kinerja Jokowi justru mengalami kenaikan. Hasil survei Charta Politika merekam angka ketidakpuasan itu mencapai 34,1 persen.

Padahal angka ketidakpuasan pada Maret kemarin masih berada di angka 21,2 persen. Artinya ada kenaikan sebesar 12,9 persen. Sementara, angka respoden yang memilih untuk tidak menjawab soal itu berada di persentase 3,5 persen.

Yunarto juga mengungkap temuan hasil survei terkait pandangan publik terhadap sektor penegakan hukum selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dia mengatakan bahwa ada pekerjaan rumah atau PR besar bagi pemerintah dalam memperbaiki sektor penegakan hukum di Tanah Air.

Pasalnya, menurut Yunarto temuan pihaknya soal pandangan publik terhadap penegakan hukum pada masa pemerintahan Jokowi Jilid II masih di bawah 50 persen yang menyebut baik. Angka tepatnya adalah 49,5 persen.

Angka tersebut masih jauh di bawah angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang mencapai 62,4 persen.

"Artinya apa? Ada PR besar di bidang hukum karena penilaian baiknya sektor penegakan hukum ternyata ada di bawah tingkat kepuasan secara menyeluruh," ujar Yunarto.

Kendati begitu, menurut temuan hasil survei dari Charta Politika angka tersebut masih lebih baik ketimbang responden yang merasa sektor penegakan hukum di Indonesia buruk, yakni berada di persentase 47,3 persen. Sementara mereka yang memilih tidak menjawab berada di angka 3,3 persen.

"Tren data penilaian penegakan hukum sebetulnya tidak terlalu turun, walaupun trennya sedikit turun ya kalau dilihat dari Februari 2020," kata dia.

Yunarto menyoroti tingginya loncatan responden yang menganggap penegakan hukum di Indonesia saat ini buruk. Dari semula stabil di angka 33 persen dalam beberapa survei sebelumnya, sampai 29,9 persen pada Maret 2021.

"Tapi kemudian di survei kemarin 47,3 persen dari responden itu menyatakan (penegakan hukum di Indonesia) buruk. Artinya tendensi untuk berani menyatakan ini buruk cukup besar, tadinya orang terbendung pada level tidak tahu (tidak menjawab). Ini adalah PR yang sangat besar, bahkan jika dibandingkan dengan sektor ekonomi," ucap Yunarto.

Dalam temuan survei terbaru, mayoritas responden menganggap usaha pemberantasan korupsi di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi Jilid II, buruk.

"Penilaian pemberantasan korupsi ini juga relatif lebih besar karena ternyata bahkan angka yang menyatakan buruk dan sangat buruk itu di atas dari angka yang menyatakan baik atau sangat baik," ujar Yunarto.

Menurut temuan survei tersebut, responden yang menganggap buruk usaha pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berada di angka 53,0 persen.

Angka tersebut, kata Yunarto, lebih tinggi daripada responden yang menilai baik, yakni sebanyak 44,0 persen.

"Sementara sisanya adalah mereka yang memilih untuk tidak menjawab sebanyak 3,0 persen," jelas dia.