Menkumham Yasonna Tunjuk Widodo Ekatjahjana Jadi Plt Dirjen Imigrasi

DPR dan Menkumham — Menkumham Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/1/2020). Baleg DPR membuka peluang mengurangi jumlah RUU program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020-2021 dari 50 RUU menjadi 40 RUU prolegnas prioritas. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Widodo Ekatjahjana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi. Widodo meneruskan pekerjaan Jhoni Ginting yang memasuki masa pensiun.

Acara pelepasan Jhoni Ginting yang digantikan Widodo ini digelar secara hibrida di Jakarta, Rabu (30/6/2021).

Dalam sambutannya, Menkumham Yasonna menilai Jhoni Ginting telah merupakan sosok yang mampu memimpin Dirjen Imigrasi di masa sulit pandemi Covid-19. Jhoni Ginting sebelumnya tercatat menjadi Plt Dirjen Imigrasi selama tiga bulan dan bertugas sebagai Dirjen Imigrasi definitif selama 1 tahun dan 1 bulan.

"Mengutip filsuf kenamaan Jerman Friedrich Nietzche, 'To do great things is difficult, but to command great things is more difficult'. Adalah sesuatu yang tidak mudah menjadi pemimpin di masa-masa sulit dan kondisi yang tidak normal akibat pandemi ini," ujar Yasonna dalam keterangannya, Rabu (30/6/2021).

Menurut Yasonna, menjadi tantangan yang tidak biasa dalam memimpin dan mengambil keputusan di masa pandemi Covid-19. Keputusan-keputusan sulit harus dibuat dalam waktu cepat dan mempertimbangkan risiko serta menghitung biaya and manfaat dari kebijakan yang dibuat.

"Kepentingan umum dan kemanfaatan yang lebih besar adalah faktor utama dalam mengambil keputusan, dan Pak Jhoni Ginting telah berhasil membuktikannya," kata Yasonna.

Meski memimpin Ditjen Imigrasi di masa pandemi, Yasonna menilai Jhoni Ginting telah melakukan berbagai inovasi, baik dalam pelayanan maupun penegakan hukum. Berbagai inovasi seperti Eazy Passport dan E-Visa, untuk mengoptimalkan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian yang sempat tergerus akibat pandemi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan penjelasan terkait pro-kontra pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

2 dari 2 halaman

Pencapaian Jhoni Ginting

Selain itu, menurut Yasonna, sejumlah pencapaian Ditjen Imigrasi pada periode Jhoni Ginting yakni Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang melebihi target, pembentukan dan peningkatan kelas sejumlah kantor imigrasi, predikat Wilayah Bebas Korupsi pada 27 satuan kerja, titel Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi 8 satuan kerja Imigrasi, dan sejumlah pencapaian lain.

"Bahkan pada saat awal pandemi melanda Tiongkok, Ditjen Imigrasi secara responsif dan cepat tanggap telah melakukan upaya pencegahan masuknya Covid-19 ke Indonesia dengan melarang masuk ke Indonesia bagi seluruh Orang Asing yang memiliki riwayat perjalanan dari China," kata Yasonna.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna juga berpesan kepada Widodo Ekatjahjana yang ditunjuk sebagai Plt Dirjen Imigrasi untuk meneruskan kesuksesan yang ditorehkan pendahulunya.

"Dan pesan saya untuk Plt Direktur Jenderal Imigrasi, untuk selalu sigap, bekerja dengan hati dan pikiran, maksimalkan potensi yang anda pribadi miliki dan yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Tugas sebagai Plt merupakan tugas yang berpacu antara penyesuaian, pembelajaran, dan pelaksanaan dalam satu waktu," kata Yasonna.