Sukses

DPR Sebut Modernisasi Alutsista Perlu, Tapi Pertimbangkan Kebutuhan Pandemi Covid-19

TB Hasanuddin mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang akan membeli alat utama sistem persenjataan

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang akan membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan pinjaman utang ke luar negeri.

Meski demikian, seharusnya bisa mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi negara yang tengah menghadapi pandemi Covid-19.

"Pada prinsipnya saya setuju untuk memoderisasi alut sista TNI yang hampir 70% sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan anggarannya," kata TB Hasanuddin, dalam keterangannya, Minggu (30/5/2021).

Jika nantinya Menteri Keuangan menyetujui pembelian alutsista ini, harus memperhatikan kebutuhan TNI.

"Tentu kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user dalam hal ini TNI," jelas TB Hasanuddin.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Diklaim Tak Bebani Anggaran

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Mayjen TNI Rodon Pedrason membenarkan pihaknya berenana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI lewat pinjaman utang ke luar negeri.

Adapun mekanisme itu rencananya akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Dipastikan tidak akan membebankan keuangan negara. Sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," kata Rodon saat dikonfirmasi, Minggu (30/5/2021).

Menurut dia, pinjaman tersebut akan dicicil dengan tenor sampai dengan 28 tahun dan bunga kurang dari 1 persen.

Menurutnya ini menjadi langkah modernisasi alutsista yang memang harus dilakukan sebuah negara.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.