Sukses

23 Orang yang Ditemui Risma Saat Blusukan Ditempatkan di Balai Kemensos

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 23 orang yang ditemukan dalam hasil penjangkauan selama Menteri Sosial Tri Rismaharini blusukan di wilayah Jakarta saat ini ditempatkan di balai Kementerian Sosial.

"Mereka ini penerima manfaat mendapat program ATENSI di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi," kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Harry Hikmat di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Harry mengatakan, dua di antaranya dirujuk ke Balai Lansia Budhi Dharma Bekasi karena perlu perawatan sosial secara intensif. Sebanyak 23 penerima manfaat tersebut terdiri dari delapan perempuan dan 15 laki-laki. Rata-rata mereka bermata pencaharian sebagai pemulung.

Mereka juga tidak memiliki tempat tinggal tetap di Jakarta. Ada yang tinggal di kolong jembatan, di emperan toko, di gerobak sampah, di pasar di lapak atau di permukiman kumuh.

Mereka ditemukan di beberapa lokasi seperti di sekitar Pegangsaan, Pasar Baru, Thamrin, Sudirman, Manggarai. Ada juga rujukan dari Dinas Sosial Subang dan DKI Jakarta.

Dikutip dari Antara, terdapat dua orang penerima manfaat usia anak yang salah satunya tidak bersekolah. Oleh karena itu, Mensos meminta keluarganya untuk tinggal di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi dan anak yang sempat putus sekolah diminta untuk melanjutkan sekolah di sekitar Balai.

Di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, penerima manfaat dewasa seperti pemulung mulai diberikan keterampilan berwirausaha, seperti budi daya ikan lele, keterampilan membuat pupuk kompos, budi daya tanaman hidroponik dan keterampilan lainnya yang dapat memberikan penghasilan bagi mereka.

2 dari 3 halaman

Gandeng Sejumlah Lembaga

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dengan memberikan keterampilan wirausaha bagi 23 penerima manfaat, Kemensos menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi.

Kemensos juga membuka akses ke program-program kementerian/lembaga lainnya untuk memenuhi hak dasar mereka. Mulai dari hak mendapatkan identitas kependudukan, hak kesehatan, hingga pendidikan.

"Sejumlah surat sudah ditandatangani oleh Mensos dan telah dikirimkan ke Ditjen Dukcapil, Kemendagri untuk perekaman data kependudukan yang belum tercatat/tidak punya NIK/KTP/KK, ke Kemenkes untuk mendapatkan benefit dari jaminan kesehatan KIS (BPJS) dalam memperoleh alat bantu disabilitas dan Kemendikbud untuk anak-anak yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP)," kata Harry.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: