6 Hal Terkait Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin

Setelah dua menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), wacana reshuffle kabinet kian mengemuka. Bahkan dikabarkan akan dilakukan di bulan Desember ini.

Hal ini dipandang oleh sebagian relawan Jokowi, agar Presiden bisa kembali mengingatkan para jajaran menterinya untuk mengembangkan Nawacita. Dan relawan punya peran dalam penyusunan Nawacita tersebut.

"Nawacita adalah sebuah naskah perjuangan yang menjadi inspirasi RPJMN 2015-2019 dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," kata Ketua Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar-Lembaga, Seknas Jokowi Dono Prasetyo melalui keterangannya, Jumat, 18 Desember 2020 lalu.

Karena itu, dalam reshuffle nanti, ada baiknya Jokowi mempertimbangkan kandidat yang mengerti betul akan arti Nawacita tersebut.

"Konsep Nawacita perlu menjadi bahan masukan dan turut memberi warna dalam reshuffle yang hari-hari ini sedang dalam proses pematangan," ucap dia.

Menurut Dono, tak ada salahnya sejumlah nama relawan bisa jadi pertimbangkan Jokowi untuk mengisi kursi kosong di KKP dan Kemensos. Sebab, para relawan paham dan ikut andil dalam penyusunan Nawacita.

Nama-nama yang diusulkan di antaranya ada Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, lalu ada relawan lainnya Ammarsyah dan Victor Sirait.

"Dan Budi Ari Setiadi (Wamendes)," jelas Dono.

Wacana reshuffle kabinet juga ditanggapi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagai partai pendukung pemerintah, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Menyerahkan sepenuhnya ke presiden," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid kepada Liputan6.com, Minggu, 20 Desember 2020.

Dia menuturkan, pihaknya tak mau terlalu ikut campur apakah Presiden Jokowi cukup mengganti dua jabatan menteri yang kosong atau perombakan yang lainnya. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, mengingat itu bagian hak prerogatifnya.

"Karena itu hak prerogatif presiden," jelas Hasanuddin.

Kosongnya dua kursi menteri ini membuat isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Terlebih, Jokowi sendiri sangat fokus terhadap realiasasi anggaran untuk bansos. Sejumlah nama potensial disebut-sebut akan mengisi dua posisi tersebut.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut empat nama kader PDIP yang dinilai mumpuni untuk menempati kursi Menteri Sosial. Salah satunya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

"Nama-nama seperti Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga Sitorus, Sukur Nababan dan Komarudin Watubun saya nilai sebagai figur yang potensial menjadi Mensos," ujar Basarah, Sabtu 19 Desember 2020.

Risma mengaku menunggu titah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait tawaran untuk menjadi Mensos. Kendati begitu, sejatinya, Risma siap menggantikan Juliari jika diperintahkan Megawati.

"Siapa pun yang ngomong, kalau saya mendapat perintah Bu Mega. Bu Risma kamu jalani, aku baru jalan," kata Risma, Rabu 16 Desember 2020.

Sementara itu, nama-nama kader Gerindra yang dikabarkan segera menggantikan posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP antara lain, Sandiaga Uno, Sufmi Dasco, Fadil Zon dan Ahmad Muzani.

Sufmi Dasco mengatakan tak menguasai bidang Kelautan dan Perikanan sehingga tak mungkin dirinya menggantikan posisi Edhy.

"Saya tidak menguasai bidang kelautan dan perikanan tersebut. Sehingga tidak mungkin saya menjalankan sesuatu yang tidak dikuasai dengan baik," ucap Dasco kepada wartawan, Rabu 16 Desember 2020.

Menurut dia, di internal Gerindra juga tidak ada pembahasan terkait pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Edhy menuturkan Gerindra tidak mengusulkan nama pengganti Menteri KKP kepada Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi rencananya akan menggelar rapat internal bersama Wapres Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/12/2020). Rapat tersebut tidak melibatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, membenarkan ada pertemuan antara Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Iya (rapat intern bersama Presiden). Kan sering rapat Presiden bersama Wakil Presiden. Macam-macam, ada yang bersama menteri ada yang secara khusus (berdua saja)," kata Masduki saat dihubungi Liputan6.com.

Menurut dia, pembahasan rapat membahas berbagai isu. Namun saat disinggung baik Jokowi dan Ma'ruf Amin akan membahas reshuflle kabinet, dia enggan menjawabnya.

"Membahas terkait macam-macam. Wah enggak tahu (soal reshuffle), tidak dijelaskan pembahasannya," jelas dia.

Ketua DPP PKB Faisol Riza mengatakan, wacana reshuffle kabinet menguat akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia bahkan melempar wacana akan ada 6 posisi yang akan diganti oleh Jokowi.

"Saya dengar ada 6 posisi," kata Faisol saat dkonfirmasi, Senin (21/12/2020).

Meski demikian, dia tak bisa memprediksi apakah jumlah tersebut sudah baku. Bahkan Faisol menyebut angka yang bakal diganti lebih dari itu.

"Mungkin bisa lebih," tutur dia.

Saat ditanya siapakah yang akan diganti Jokowi? Menurutnya menteri yang urusannya dengan percepatan vaksin dan pemulihan ekonomi.

"Akan ada 2 posisi yang akan diganti juga terkait percepatan vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi," kata Faisol.

Faisol menuturkan, akan ada penambahan kursi wakil menteri. Dia memprediksi orang muda yang akan masuk dalam kabinet.

"Mungkin masuk orang-orang muda yang menambah dinamisnya kabinet. Plus lainnya beberapa wamen juga akan ada tambahan," jelas dia.