Special Content: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Penanganan Pemerintah Harus Lebih Maksimal

Jakarta - Indonesia telah menyentuh angka 500 ribu lebih kasus COVID-19 dalam sembilan bulan. Sudah lebih dari 16 ribu nyawa melayang di Indonesia akibat virus corona atau yang juga dikenal dengan sebutan SARS-CoV-2 itu.

Kurva kasus COVID-19 di Indonesia juga tak menunjukkan penurunan, malah cenderung terus naik. Kasus positif COVID-19 harian di Indonesia dalam dua minggu terakhir bahkan sudah mencapai 5.000-an orang.

Bukan hanya itu, kini setiap hari setidaknya ada lebih dari 100 orang di Indonesia meninggal dunia akibat COVID-19. Pada hari Kamis (26/11/2020) saja, Satgas COVID-19 melaporkan sebanyak 127 orang meninggal dunia.

Di tengah kondisi tersebut, perilaku sosial masyarakat masih kurang memperlihatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini menyebabkan penyebaran virus semakin luas.

Beberapa momen seperti libur panjang juga menjadi penyebab peningkatan drastis kasus COVID-19 di tanah air. Libur panjang akhir tahun 2020 juga diprediksi menimbulkan lonjakan kasus COVID-19.

Presiden Joko Widodo secara khusus membahas ketentuan libur panjang akhir tahun 2020. Jokowi meminta agar libur panjang akhir tahun dikurangi, tapi belum diputuskan berapa jumlah yang akan dikurangi.

Jokowi juga menilai saat ini strategi untuk menyeimbangkan gas dan rem sudah terlihat hasilnya. Untuk itu, dia meminta para gubernur dan Komite Satgas untuk terus menjaga keseimbangan tersebut agar tak muncul gelombang kedua Covid-19.

Presiden ketujuh Republik Indonesia ini juga mengedepankan data tentang kasus aktif COVID-19 di tanah air yang berada di angka 12,78 persen, lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 28,41 persen. Sementara, angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia berada di angka 84,03 persen, di mana itu jauh lebih baik dari rata-rata dunia yakni, 69,20 persen.

"Strategi yang sejak awal kita sampaikan rem dan gas itu betul-betul diatur betul. Jangan sampai kendor dan juga memunculkan beresiko memunculkan gelombang yang kedua ini yang bisa membuat kita side back, mundur lagi," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas dari Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/11/2020).

Sebagian masyarakat memang sudah berani beraktivitas di keramaian, seperti pergi ke tempat rekreasi saat libur panjang pada 29 Oktober sampai 1 November 2020 lalu. Pemerintah tidak ingin lonjakan kasus seusai libur panjang terulang lagi.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19 juga banyak mendapat kritik. Ketegasan pemerintah dalam penegakan aturan selama Pandemi COVID-19 banyak dipertanyakan, salah satunya ketika peristiwa kerumunan kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia pada 10 November lalu.

Strategi pemerintah juga tampak belum kunjung mampu menekan atau mengendalikan penyebaran dan penularan virus corona. Upaya penanganan juga masih setengah-setengah. Itu terbukti dari testing dan tracing yang adekuat atau kurang memadai dan tidak memenuhi syarat WHO.

Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, positive rate COVID-19 di Indonesia hingga November 2020 rata-rata mencapai 14 persen. Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

Angka tersebut masih sangat tinggi. Nyaris tiga kali lipat dari standar positive rate WHO sendiri yang berada di angka 5 persen.

Pandemictalks, sebuah gerakan dari para relawan untuk membantu meredam pandemi COVID-19, lewat inisiatornya, Firdza Radiany, menyebut positive rate bisa menjadi indikator bagus atau tidaknya penanganan pandemi di suatu wilayah, baik negara, provinsi, maupun kota.

"Bisa dikatakan kalau positive rate-nya masih tinggi, berarti penanganan pandemi di suatu negara, provinsi, atau kota itu, belum baik," kata Firdza Radiany ketika dihubungi Liputan6.com.

Positive rate disebabkan oleh dua hal besaran. Yang pertama dari regulator atau pemerintah, di mana sampai sekarang belum bisa melakukan testing kepada penduduk sesuai standar WHO yaitu untuk Indonesia minimal 38.500 orang setiap harinya.

"Setiap negara standar WHO untuk testing penduduknya beda-beda. Ini tes orangnya ya, bukan spesimennya. Indonesia testingnya paling tinggi kalau tidak salah di angka 37 ribu per hari, itu pun 40 persen konsentrasi tes ada di Jakarta dan sisanya dibagi ke 33 provinsi lainnya," ujar Firdza.

"Jadi, isunya adalah testingnya tidak adekuat (memadai), lalu testingnya tidak merata. Lalu, juga ada tracing atau pelacakan. Harusnya, 1 orang yang positif itu dilacak, minimal 30 orang. Standar WHO seperti itu. Di Singapura, setiap satu orang positif, dilacaknya sampai 70 orang. Di Indonesia, dilacaknya baru antara 3 sampai 4 orang. Bayangkan, harusnya minimal 30 orang, 26 orang sisanya ini tidak kita tracing atau data. Makanya, penyebarannya sampai ke mana-mana."

Yang kedua, positive rate juga disebabkan perilaku masyarakat, indikatornya yakni pemakaian masker, menjaga jarak, dan menjauhi keramaian. Menurut Firdza, disiplin masyarakat Indonesia tidak seketat seperti di awal-awal pandemi pada Maret dan April lalu.

"Sekarang ini masyarakat kelihatannya sudah mulai lelah untuk disiplin. Mungkin masih percaya COVID-19, tapi lelah untuk disiplin sehingga waktu liburan panjang kemarin memilih untuk keluar rumah atau ke keramaian. Atau sekarang beberapa orang sudah mulai berani semakin ramai," paparnya.

"Jadi, kalau ditanya pendapat kami soal penanganan pandemi selama ini adalah, masih sama sekali belum terkendali, karena indikator-indikator yang selalu kami pantau, tidak membuktikan Indonesia sudah berhasil. Makanya kita cepat bisa mencapai 500 ribu kasus ini."

Saksikan Video Berikut Ini

Tingkat testing Indonesia memang masih rendah. Dari data Worldometer, Indonesia dengan 274 juta penduduk, baru melakukan testing 1,95 persen dari penduduk dalam sembilan bulan pandemi yang sudah berlangsung. Untuk negara yang masuk 10 besar populasi terbanyak di dunia, kapasitas testing Indonesia bahkan lebih rendah dari Pakistan (222 juta penduduk) yang mencapai 2,23 persen.

Amerika Serikat (331 juta penduduk) memiliki kapasitas testing 50,69 persen. India yang populasi penduduknya menyentuh 1,3 miliar orang, kapasitas testingnya mencapai 9,08 persen. Kemudian, kapasitas testing Brasil di angka 10,28 persen dari 213 juta penduduk.

"Jadi, secara komposisi persentase jumlah orang yang di tes pun kita masih minim dan pemerataannya pun sedikit di bawah. Semakin sedikit testing yang dilakukan ya semakin tidak ada kasus yang terungkap," kata Firdza.

Padahal, tanggung jawab pemerintah adalah melakukan 3T yakni testing, tracing, dan treatment (perawatan). Selain testing dan tracing, regulator atau pemerintah setelah mendapat data-data tersebut seharusnya mengamankan orang-orang yang sudah terbukti positif. Apabila orang itu tidak menunjukkan gejala, lakukan isolasi. Jika orang itu memiliki gejala, dirujuk ke rumah sakit.

"Ujungnya 3T ini kan treatment. Tapi, ternyata yang terakhir treatment-nya pun Jakarta mulai kewalahan. Bed Occupancy Ratio di Jakarta ini sudah menyentuh 70-73 persen, standar WHO 60 persen. Terakhir data dari IDI, 85 persen dari tenaga kesehatan, termasuk dokter, sudah mulai kelelahan. Ini ujungnya dari 3T yang tidak diharapkan."

"Itu kan hilirnya. Hulunya adalah, kalau bisa, sebelum testing, tracing, dan treatment ini, yang enggak ada kerumunan dan mobilitas penduduk. Ibarat analoginya kapal, kita bocor di mana-mana. Banyak menampung penumpang, tapi juga bocor, lama-lama ya tenggelam. Bocor yang di awal-awal ini enggak ditambal. Sebenarnya misalnya kita sudah mengakui, sudah maksimal nih Indonesia seperti ini, ya kita seharusnya strateginya menekan mobilitas. Ya caranya banyak, ada lockdown, ada karantina wilayah, ada PSBB, macam-macam," ungkap Firdza.

Namun, untuk strategi menekan mobilitas pun butuh eksekusi yang benar-benar tegas dan ketat. Sistem zonasi yang diusung pemerintah pun diragukan efektivitasnya, terlebih kebijakan monitoringnya dan pengawalannya tidak ketat.

"Zonasi ini juga ilusi juga, hanya imbauan. Misalkan, Ini zona merah dan zona hitam. Misalkan ada sekolah atau kantor dibuka di zona hijau, tapi penduduk yang tinggal di zona hitam atau merah tetap boleh ke sana."

"Kalau sekarang kan, yang dilihat adalah kita strateginya seperti; yuk sekarang ngegas, sekarang ngerem. Kalau sudah mulai kecepatannya tinggi lagi, kita rem. Ya begitu terus, sambil kita berharap menunggu vaksin," imbuhnya.

Presiden Jokowi sebelumnya sudah meminta agar aparat menindak tegas kegiatan-kegiatan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi. Pasalnya, pria kelahiran Surakarta ini melihat tren kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai membaik.

"Langkah pencegahan dan intervensi pada potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan ketegasan, lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas dari Istana Merdeka Jakarta, Senin 23 November 2020.

Meski ada permintaan tindakan tegas dari Presiden Jokowi, penerapan di lapangan kerap kurang maksimal. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) juga dinilai kebijakan yang setengah hati, karena akhirnya Jakarta masih dibuka dan orang-orang dari Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang tetap boleh masuk.

Kepercayaan masyarakat kepada pun diyakini menurun menyusul berbagai peristiwa pembiaran pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat. Ini juga bisa menjadi faktor yang menurunkan kedisiplinan masyarakat.

"Jadi, akhirnya PSBB ini hanya bisa menekan orang keluar rumah, jalanan menjadi sepi, tapi tidak menghentikan mobilitasnya. Dan punishment atau hukumannya, sekilas yang saya tahu ikuti juga tidak ketat. Sidak atau pengawalannya itu ya saya sebutnya setengah hati. Yang terakhir, ada standar ganda dari regulator, ya pusat dan pemda. Misalkan ada kerumunan terakhir kemarin, itu kan membuat masyarakat cukup kecewa. Lah kok ini tidak ditindak. Jadi, ada trust ke pemerintah juga mulai turun. Kelelahan akibat COVID-19 juga ada, jadi masyarakat mulai cuek," ucap Firdza.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia, Wiku Adisasmito, menyebut jumlah orang yang dites COVID-19 mengalami fluktuasi. Sempat terjadi peningkatan, penurunan angka testing, lalu kembali meningkat.

"Dari awal Juni 2020 hingga minggu ketiga Oktober 2020, terlihat tren peningkatan testing COVID-19. Namun, tren ini mengalami penurunan pada dua pekan setelahnya. Dan, kembali meningkat hingga pekan ini," kata Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa, 24 November 2020.

Menurut Wiku angka testing hampir mencapai target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu berada di angka 86,25 persen pada minggu kedua November 2020. Testing COVID-19 pun terus ditingkatkan hingga minggu ketiga bulan November 2020 dan mencapai sekitar 239.372 orang atau 88,6 persen.

Pemeriksaan (testing) COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 239.000 orang pada pekan ketiga November 2020. Melihat persentase jumlah orang yang dites COVID-19 meningkat, Wiku, mengatakan,"Ini adalah angka tertinggi yang pernah kita capai."

Di banyak negara, terutama di Eropa, gelombang kedua atau second wave COVID-19 sudah muncul. Terjadi lonjakan kasus yang drastis, setelah sebelumnya kurva penularan sempat turun. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengingatkan agar masyarakat Indonesia waspada terhadap fenomena gelombang kedua dari berbagai negara di banyak belahan dunia.

Gelombang kedua adalah suatu kondisi ketika ada tren kenaikan kasus konfirmasi positif yang kembali memuncak setelah sebelumnya sempat melandai.

"Di negara lain pernah tinggi, terus turun terus merendah. Lalu, tiba-tiba loncat lagi (jumlah kasus meningkat), loncatnya cepat," jelas Juru Bicara dan Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito saat dihubungi Liputan6.com.

Menurut Wiku, ada beberapa faktor yang membuat terjadi gelombang kedua COVID-19 di beberapa negara. Mulai dari kendornya perilaku menjalankan protokol kesehatan hingga kasus impor.

"Kita lihat itu pasti ada trigger-nya, apa? Dugaan saya prilaku masyarakat tak terkendali dalam menjalankan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). Lalu, ada imported case yang menular cepat, yang mau direm susah," terang Wiku.

Ironisnya, walaupun testing belum maksimal, indikator-indikator sudah menunjukkan Indonesia belum sampai di puncak gelombang pertama COVID-19. Istilah endless first wave atau gelombang pertama tanpa ujung pun melekat pada Indonesia.

"Kenapa bisa seperti itu (gelombang pertama tanpa ujung), karena strategi yang dilakukan itu hanya testing saja. Tracingnya ada, tapi tidak maksimal. Kebijakan testingnya ada, tapi minimal sekali. Kebijakan untuk menekan mobilitas, menekan kerumunan, itu tidak ada. Idealnya, mau sebanyak atau sesedikitpun testing, harusnya ada kebijakan untuk menekan mobilitas," tutur Firdza.

"Kita kan seminggu-dua minggu terakhir ini angka positif kesehariannya sudah 5.000-an orang, sempat 5.444 orang kalau tidak salah. Nah, idealnya itu, sebuah daerah atau negara bisa dikatakan puncaknya mulai turun ya kalau sudah berkurang kasus hariannya. Misalnya, dari 5.000 jadi 1.000. Kalau bisa dari tiga digit angka jadi dua digit kasus hariannya. Kita setiap mulai naik jadi angka ribuan, enggak pernah jadi angka ratusan lagi. Padahal jumlah testingnya ya ajeg (tidak berubah) saja. Intinya, karena kebijakan strateginya tidak tepat dan tidak maksimal dan belum ada buat menekan mobilitas (masyarakat)," beber pria yang berprofesi sebagai praktisi marketing communication dan analis data ini.

Pemerintah Indonesia pun disarankan mencontoh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam penanganan pandemi COVID-19. Walaupun secara populasi berbeda, tapi Malaysia dan Singapura punya strategi yang baik menekan penularan.

"Pada 21 November 2020, kasus harian di Malaysia itu 930 sekian orang. Mereka populasi 32 juta orang, kasus hariannya hanya 930 sekian, dibandingkan dengan Kota Jakarta yang populasinya 10-11 juta, jadi kita bandingkan antara Negara Malaysia dan Kota Jakarta, di mana Jakarta pada 21 November kasus hariannya pecah rekor sampai 1.500 orang. Di situ kan sudah kelihatan strateginya lebih tepat di Malaysia kan untuk testing dan menekan mobilitas. Kalau mau contoh yang lebih sempurna lagi ya Singapura. Ya walaupun Singapura seperti kota ya. Itu sudah beberapa puluh hari ini kasus hariannya nol terus, karena testingnya adekuat, tracingnya juga dua kali lipat standar WHO," beber Firdza Radiany.

Di Indonesia, tracing di daerah menjadi tanggung jawab dinas kesehatan. Tak dipungkiri, ada kesulitan di lapangan, ketika muncul penolakan dari masyarakat untuk diperiksa dan ada stigma bahwa kalau terkena COVID-19 akan dijauhi dari lingkungan. "Tracing ini isunya dua, sumber daya manusia dan sistemnya, dan kalau sudah ada pun convincing (meyakinkan) masyarakatnya susah."

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai pemerintah tak punya rencana yang jelas dalam menangani pandemi Covid-19. Ia juga memberi nilai 4 dari 10 atas upaya yang dilakukan pemerintah selama 9 bulan terakhir.

"Saya bingung negara tak punya rencana untuk mengatasi pandemi ini. Hanya ada 2 negara di dunia yang tak punya rencana, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Kalau (Presiden Amerika) Donald Trump memang tak peduli. Seharusnya Indonesia bisa lebih baik. Tapi ternyata sama saja," kata Pandu kepada Liputan6.com.

"Indonesia tidak punya rencana panjang, misalnya untuk setahun. Mau meningkatkan testing bagaimana caranya. Ini tiap Minggu berubah terus, misalnya minta 10 ribu, 20 ribu testing, dasarnya apa dan bagaimana cara mencapainya. Kalau ada planning, berarti ada obyektif, mau begini. Ini kan tidak ada. Jadi, pandemi ini tidak ditangani ini secara manajemen pemerintahan yang modern."

Pandu memberi contoh ketika Indonesia dilanda krisis pada tahun 1965, Presiden Soeharto punya rencana yang jelas dengan Repelita.

"Kalau dulu ada Repelita 1, 2. Kalau sekarang tidak ada rencana. Sebenarnya ada upaya, tapi tidak sistematik, jadi tidak tercapai semua. Main lempar-lemparan tanggung jawab. Jadi, masih banyak yang harus dilakukan."

Menurut dia, banyak negara di dunia seperti Australia, Singapura, dan Vietnam, yang berhasil mengendalikan pandemi, tanpa harus menunggu vaksin. "Vaksin itu hanya pelengkap, jangka panjang, butuh waktu juga. Pandemi di negara-negara lain juga belum berakhir, tapi bisa dikendalikan, karena yang penting adalah menekan kasus penularan," ujarnya.

Pria lulusan University of Pittsburgh itu juga menyinggung soal kapasitas testing Indonesia yang masih rendah.  "Ya, itu terjadi karena tidak punya rencana. Kalau punya rencana, itu jadi obyektif, bagaimana meningkatkan testing. Masa dari 9 bulan yang lalu tidak tercapai-capai. Karena tidak punya target atau obyektif, ya begini jadinya," ujar Pandu, lagi.