Salah Ketik UU Cipta Kerja, Pakar Hukum Sarankan 3 Opsi Perbaikan

FOTO: Diwarnai Aksi Walk Out, DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Undang-Undang — Suasana Rapat Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan, sementara tujuh fraksi lainnya menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, salah ketik dalam naskah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat berimbas fatal dalam implementasi pasal. Menurut dia, pemerintah dan DPR tidak bisa memperbaiki hanya dengan menyepakati merevisi pasal-pasal yang bermasalah.

"Pada saat ini, itu kan sudah tidak bisa dilakukan lagi karena kan ini mekanisme harmonisasi dan segala macamnya sudah lewat," kata Feri saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (5/11/2020).

Dia mengatakan, ada tiga opsi yang dapat diambil pemerintah dan DPR untuk memperbaiki salah ketik UU Cipta Kerja. Pertama, dengan executive review yakni, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk memperbaiki pasal-pasal yang dianggap salah ketik.

"Review oleh eksekutif dengan mengeluarkan perppu, mencabut atau membenahi semua hal yang bermasalah. Itu (pemerintah) dibaca baik-baik dulu," ujarnya.

Kedua, dengan legislative review yakni, DPR membuat UU baru atau merevisi UU Cipta Kerja. Ketiga, melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hemat saya, agar tidak semakin malu ditemukan berbagai masalah ada baiknya dilakukan executive review. Itu paling mudah, paling ringan dengan mencabut undang-undang ini melalui perppu," jelas Feri.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Aparat keamanan TNI dan Polri memperketat penjagaan gedung DPR/MPR mengantisipasi demo akibat disahkannya RUU Cipta Tenaga Kerja menjadi UU .petugas memeriksa dengan ketat setiap tamu dan kendaraannya yang masuk ke DPR-RI

2 dari 2 halaman

Kemensetneg Sanksi Pejabat Salah Ketik UU Cipta Kerja

FOTO: Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Hadiri Paripurna Pengesahan UU Ciptaker — Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui ada kesalahan teknis penulisan dalam naskah UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kendati begitu, dia menyebut salah ketik tersebut tak mempengaruhi implementasi UU Cipta Kerja.

"Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," jelas Pratikno kepada wartawan, Selasa 3 November 2020.

Pratikno mengaku pihaknya sebenarnya sudah melakukan review dan memperbaiki sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis, setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR. Namun, tak dapat dipungkiri ternyata masih terdapat kekeliruan setelah naskah UU Cipta Kerja diteken Jokowi dan dipublish di jdih.setneg.go.id.

Sementara itu, Kemensetneg melakukan pemeriksaan internal terkait salah ketik dalam naskah UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemensetneg pun menjatuhkan sanksi disiplin kepada pejabat yang dinilai bertanggung jawab dalam menyiapkan draf UU Cipta Kerja sebelum diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Eddy Cahyono Sugiarto dalam siaran persnya, Rabu (4/11/2020), langkah ini sejalan dengan penerapan zero mistakes di lingkungan Kemensetneg dalam mendukung tugas Presiden Jokowi.

Eddy memastikan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penyiapan RUU yang akan diteken Jokowi.