Dukung Kebijakan UMP 2021, PDIP: Pemerintah Tak Ingin Banyak Buruh di-PHK

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida ‎Fauziyah menerbitkan surat edaran yang isinya mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut, disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya, pemerintah tidak menaikkan upah minimum.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan saat ini pemerintah juga dalam menghadapi posisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Sebab menurut Hendrawan, di satu sisi perusahaan diimbau tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya. Namun, di sisi lain, ekonomi saat ini sedang terdampak adanya pandemi ini.‎

"Memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi, dalam kondisi seperti ini adalah prioritas utama bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (28/10/2020).

Politikus PDI Perjuangan ini berujar, jika masyarakat menuntut kenaikan upah, maka hal itu sangat tidak bijak. Pasalnya, ekonomi saat ini sedang terdampak, begitu pun perusahaan.‎

"Dalam kondisi begini kalau ada kenaikan upah memang sangat memukul ya, karena pertumbuhan ekonomi juga minus‎," katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: