Sukses

Perkembangan Penanganan Corona di Indonesia Versi Jubir Satgas Covid-19

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku menyatakan, penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia disebabkan Pilkada 2020.

Liputan6.com, Jakarta - Juru bicara Satuan Tugas atau Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito kembali menyampaikan perkembangan terkini kasus Corona di Indonesia.

Salah satunya, Wiku menyatakan, penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia terkait dengan Pilkada 2020.

"Kami masih melihat penambahan kasus positif yang cukup tinggi dan ini juga terkait dengan pilkada," ujar Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, 24 September 2020.

Selain itu, menurut Wiku, melonjaknya kasus harian Covid-19 dikarenakan banyaknya masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan.

Dia menilai, kondisi tersebut diperparah dengan masih seringnya masyarakat berkerumun sehingga meningkatkan risiko penularan virus.

Berikut deretan hal terkini yang disampaikan Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dihimpun Liputan6.com:

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 8 halaman

Jangan Tunggu Kasus Capai 5 Ribu Per Hari

Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada Kamis, 24 September 2020 bertambah sebanyak 4.634.

"Ini adalah angka yang besar setelah beberapa hari penambahan kasus positif setiap hari adalah di atas 4 ribu," kata Juru Bicara Pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pada Kamis, 24 September 2020.

"Kami mohon, jangan menunggu sampai 5.000 untuk disiplin protokol kesehatan," kata Wiku dalam konferensi persnya dari Istana Kepresidanan Jakarta.

Penambahan ini membuat total kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai 262.022.

 

3 dari 8 halaman

Banyak Masyarakat Abaikan Protokol Kesehatan

Wiku mengatakan melonjaknya kasus harian Covid-19 dikarenakan banyaknya masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan.

Kondisi ini diperparah dengan masih seringnya masyarakat berkerumun sehingga meningkatkan risiko penularan virus.

"Seiring dengan jalannya waktu, kami melihat masyarakat semakin lengah abaikan protokol kesehatan. Masyarakat seolah tidak memiliki empati meski telah menyaksikan begitu banyak korban yang muncul setiap hari menjadi kasus positif Covid-19," kata Wiku.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data per 20 September 2020, kasus positif Covid-19 naik 8,4 persen. Adapun penyumbang kenaikan kasus tertinggi terjadi di Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Sementata itu, jumlah kasus Covid-19 tertinggi berasal dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Wiku menyebut protokol kesehatan merupakan kunci untuk menekan angka penyebaran virus corona.

"Perilaku disiplin jalankan protokol kesehatan adalah langkah utama untuk atasi pandemi ini. Itu bisa dilakukan sejak awal pandemi, sekarang, dan seterusnya agat bisa menjadi pelindung diri masyarakat dari SARS-Cov 2 ini," ucap dia.

 

4 dari 8 halaman

Minta Masyarakat Patuh

Untuk itu, Wiku meminta masyarakat patuh dan disipilin menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari, memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan, serta tak berkerumun.

"Kami mohon masyarakat tidak bertumpu pada vaksin, masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan demi selamatkan diri dan orang lain," ujar Wiku.

 

5 dari 8 halaman

Banyaknya Penambahan Kasus Covid-19 Terkait Pilkada

Wiku menyatakan, penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia disebabkan Pilkada 2020. Adapun kasus baru corona di tanah air mencatat rekor tertinggi yakni, 4.634 orang per hari ini.

"Kami masih melihat penambahan kasus positif yang cukup tinggi dan ini juga terkait dengan Pilkada," ujar Wiku.

Dia pun mengaku prihatin dengan adanya calon kepala daerah yang menggelar acara tatap muka dam menimbulkan kerumunan massa di masa pandemi. Pasalnya, acara tatap muka dapat memicu penularan virus dan membuat pasien Covid-19 semakin bertambah.

"Apapun alasannya sudah sepatutnya bahwa wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat betul-betul dapat melindungi rakyatnya, keselamatan rakyatnya. Sehingga semua pesta demokrasi bisa dijalankan dengan baik," jelasnya.

Dia pun mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan PKPU Nomor 13 tahun 2020 yang mengatur sanksi bagi calon kepala daerah yang menggelar kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan.

Aturan itu sekaligus menegaskan bahwa konser musik, bazar hingga perlombaan selama tahapan Pilkada 2020 dilarang.

"Kegiatannya bisa dilakukan dalam bentuk yang lainnya seperti virtual atau online," ucap Wiku.

Wiku meminta para calon kepala daerah bersama-sama melindungi masyarakat di dalam proses Pilkada. Hal ini demi menekan angka penyebaran Covid-19 di tanah air yang terus bertambah setiap harinya.

"Perang melawan Covid-19 tidak bisa kita lakukan sendiri. Kami harapkan komitmen seluruh masyarakat bersama calon kepala daerah untuk betul-betul bisa melindungi masyarakat di dalam proses Pilkada kedepan," kata Wiku.

 

6 dari 8 halaman

Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Wiku meminta pemerintah daerah mewaspadai munculnya klaster penularan selama musim penghujan. Menurut dia, tempat pengungsian berpotensi menjadi klaster penyebaran Corona apabila terjadi banjir.

"Dengan banyaknya pengungsi, potensi cukup besar terjadi penularan di lokasi pengungsian dan bisa menimbulkan klaster baru covid-19," ucap Wiku.

Untuk itu, masyarakat diminta mematuhi protokol kesehatan selama di tempat pengungsian. Mulai dari, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan serta menjaga kebersihan untuk mencegah potensi penularan.

Wiku juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lokasi pengungsian agar masyarakat terhindar dari penyakit yang biasa timbul saat musim hujan. Seperti, Demam Berdarah Dengue (DBD), lepra, typus, diare, dan penyakit kulit.

"Semua penyakit ini dapat menurunkan imunitas sehingga masyarakat menjadi rentan tertular oleh Covid-19," jelas Wiku.

 

7 dari 8 halaman

Ingatkan Vaksin Tidak Bisa Jadi Tumpuan

Wiku menekankan bahwa pemerintah tidak bertumpu kepada vaksin dalam mengatasi pandemi Corona. Untuk itu, pemerintah selalu meminta masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Satgas selalu menekankan bahwa vaksin tidak bisa dijadikan tumpuan untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia," kata Wiku.

Menurut dia, vaksin merupakan salah satu upaya pemerintah memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Namun, pemerintah juga terus memasifkan tes, pelacakan, serta memperbanyak ruang perawatan untuk pasien Covid-19.

Melalui tes serta pelacakan yang masif, pemerintah dapat mencegah penularan virus corona semakin meluas. Pemerintah juga menggencarkan kampanye protokol kesehatan yakni, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Perilaku disiplin jalankan protokol kesehatan adalah langkah utama untuk atasi pandemi ini. Itu bisa dilakukan sejak awal pandemi, sekarang, dan seterusnya agat bisa menjadi pelindung diri masyarakat dari SARS-Cov 2 ini," ucap dia.

"Kami mohon masyarakat tidak bertumpu pada vaksin, masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan demi selamatkan diri dan orang lain," sambung Wiku.

 

8 dari 8 halaman

Ada 4 Sebab Jumlah Kasus Meningkat

Wiku mengatakan, ada 4 penyebab jumlah kasus positif Covid-19 meningkat. Yang pertama, dia menyebut, masih banyak masyarakat belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya masyarakat yang masih sering berkerumun, sehingga risiko penularan Covid-19 meningkat.

Kedua, Wiku mengatakan masyarakat semakin lengah dan mengabaikan protokol kesehatan. Padahal, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah banyak setiap harinya.

"Masyarakat seolah tidak memiliki empati meski telah menyaksikan begitu banyak korban yang muncul setiap hari menjadi kasus positif Covid-19," ucap Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis 24 September 2020.

Penyebab ketiga yakni, sebagian besar masyarakat masih takut untuk melakukan testing saat memiliki gejala Covid-19. Hal ini dikarenakan adanya stigma negatif dari masyarakat tentang orang terpapar corona.

Selain itu, masyarakat takut terhadap potensi biaya tinggi dalam perawatan Covid-19. Pemerintah menekankan pentingnya testing untuk mencegah penyebaran virus corona semakin meluas.

"Kami imbau agar masyarakat tidak memandang negatif pada mereka yang positif covid. Karena penyakit ini bukan penyakit yang memalukan. Siapapun yang terkena covid harus kita bantu dan kita sembuhkan," ujar Wiku.

"Tidak usah khawatir terhadap biaya perawatan karena seluruhnya ditanggung pemerintah baik dengan BPJS atau tidak," sambungnya.

Wiku juga menjelaskan, salah satu penyebab terakhir, karena adanya tren berita tentang konspirasi anti-Covid-19 yang belum tervalidasi kebenarannya dan tidak berbasis pada data ilmiah.

Namun, berita tersebut dipercaya oleh masyarakat sehingga mempengaruhi kenaikan kasus Covid-19.

"Kami imbau masyarakat betul-betul bisa bekerja sama dengan pemerintah, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kolaborasi dengan masyarakat untuk tekan angka penularan," jelas Wiku.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.