Respons Istana Soal Warga Tak Percaya Data Covid-19 Pemerintah

Wawancara Kepala Staf Presiden Moeldoko Dengan KLY — Kepala Staf Presiden Moeldoko saat wawancara dengan KLY di Jakarta, Rabu (16/1). Dalam wawancara tersebut Moeldoko memaparkan kinerja kerja pemerintahan Jokowi-JK hingga saat ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi hasil survei Charta Politika yang menyatakan bahwa sebanyak 40,9 persen masyarakat tidak percaya terhadap data kasus Covid-19 yang dirilis pemerintah. Moeldoko menegaskan bahwa data terkait Covid-19 tidak bisa direkayasa.

"Saya pikir begini ya, kita itu kan melihat realita ya. Realitanya seperti korban yang meninggal kan itu tidak bisa dibohongi, semua porses pemakaman dan lain-lain bisa diikuti dan dimonitor," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kamis (23/7/2020).

Moeldoko meminta agar semua pihak tak lagi mendiskusikan hal tersebut. Menurut dia, seharusnya masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona.

Dia juga meminta masyarakat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tak berkurumun. Hal ini mengingat kasus virus corona di tanah air terus bertambah.

"Kita jangan hanya meramaikan dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang perlu diramaikan adalah bagaimana meningkatkan kewaspadaan masyarakat, kesiapsiagaan masyarakat dalam merespon protokol itu agar tidak kendor," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan jumlah penambahan kasus positif Covid-19 per tanggal 4 Juli 2020. Tercatat kasus positif bertambah 1447 kasus.

2 dari 2 halaman

Survei Charta Politika

Sebelumnya diketahui lembaga survei Charta Politika merilis data tingkat kepercayaan data Covid-19 dari pemerintah. Terdapat 56,1 persen masyarakat percaya, namun terdapat 40,9 persen lainnya menilai tidak percaya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, angka 40,9 persen ini terbilang tinggi. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah ke depannya dalam menangani pademi Covid-19.