Pimpinan MPR Minta Aparat Sosialisasi Pembatasan Sosial Berskala Besar

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam mengatasi wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Menyikapi kondisi itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat.

"Meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat selama masa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya mengatasi wabah corona Covid-19," kata dia lewat keterangannya, Selasa (31/3/2020).

Pria dengan Kasus Positif COVID-19 Terlama Selama 613 Hari Meninggal Dunia

Kemudian, dia meminta pemerintah segera merealisasikan seluruh insentif maupun stimulus yang telah dipersiapkan bagi masyarakat terdampak. Bukan hanya mereka yang terpapar virus corona, tetapi yang kehilangan mata pencaharian maupun mengalami penurunan pendapatan dari dampak pembatasan sosial berskala besar yang akan diberlakukan pemerintah.

"Dalam hal pemberian insentif, pemerintah juga perlu menentukan skema pemberian insentif termasuk aturan pelaksanaannya. Dengan demikian, kebijakan bantuan tidak menimbulkan permasalahan baru," imbuhnya.

Kemudian, Politisi NasDem itu meminta pemerintah untuk meningkatkan dukungan pembiayaan untuk penanggulangan wabah covid-19 melalui relokasi anggaran dalam APBN 2020. "Sebelumnya Fraksi Partai NasDem mengusulkan 15% dari APBN direlokasi untuk mengatasi wabah ini," kata dia.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 agar segera mengatur kebijakan pembatasan sosial bersekala besar. Jokowi mengimbau agar physical social dilakukan dengan tegas serta lebih disiplin untuk menghindari semakin mel...

2 dari 2 halaman

Terbitkan Juklak

Selanjutnya, Lestari meminta pemerintah segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan atau aturan terkait pembatasan sosial berskala besar. Sehingga, tidak terjadi salah tafsir atas kebijakan tersebut yang bisa menimbulkan hal-hal kontraproduktif dalam upaya penanggulangan wabah.

Termasuk, aparat pemerintah wajib melakukan sosialisasi masif ke semua lapisan masyarakat agar petugas di lapangan dan masyarakat benar-benar memahami dengan baik dasar hukum, tahapan, dan tata cara pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar.

"Ini untuk menghindarkan timbulnya kegaduhan baru di tingkat masyarakat pada saat pelaksanaannya," pungkas Lestari Moerdijat.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com