Kejagung Cekal 7 Tersangka Kasus Korupsi BTN Cabang Semarang dan Gresik

Seperti diketahui, perkara dugaan tindak pidana korupsi ini berawal pada Desember 2011. Saat itu PT BTN Cabang Gresik telah memberikan fasilitas Kredit Yasa Griya (KYG) kepada PT GPW senilai Rp 5 miliar dan menyebabkan kredit macet Rp 4,1 miliar.

Diduga kuat ada kesalahan prosedural dalam pemberian yang dilakukan dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi BTN.

Kemudian, Desember 2015, Asset Management Division (AMD) Kantor Pusat BTN secara sepihak melakukan novasi (pembaharuan utang) kepada PT NAP. Plafond novasi senilai Rp 6,5 miliar, tanpa ada tambahan agunan. Lalu, hal itu menyebabkan kredit macet kembali sebesar Rp 5,7 miliar.

Tak hanya itu, pada November 2016, AMD Kantor Pusat BTN kembali melakukan novasi secara sepihak dari PT. NAP kepada PT. LJP. Perbuatan AMD Kantor Pusat BTN itu tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Selain itu, dilakukan tambahan agunan dengan plafon kredit Rp 16 miliar, hingga menyebabkan kredit macet Rp 15 miliar dengan kategori kolektibilitas 5.

Kejagung sempat memeriksa kasus tindak pidana korupsi pemberian Kredit Yasa Griya dari Bank BTN cabang Semarang kepada Debitur PT TF dan Novasi kepada PT NAP serta PT LJP.

Kasus tersebut terjadi pada April 2019. BTN Cabang Semarang memberikan fasilitas Kredit Yasa Griya kepada PT TF Rp 15,2 miliar. Prosedur pemberiannya diduga tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi BTN, sehingga mengakibatkan kredit macet sebesar Rp 11,9 miliar.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN merespons penetapan tersangka terhadap tiga orang pejabatnya dalam kasus dugaan korupsi di Bank BTN cabang Semarang dan Gresik.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebenarnya menetapkan total tujuh tersangka yang terlibat. Hanya saja empat orang sisanya berasal dari unsur swasta atau di luar pegawai BTN.

Corporate Secretary BTN Achmad Chaerul menegaskan, saat ini, manajemen BTN menghormati proses hukum yang berjalan.

“Terkait dengan permasalahan hukum proses novasi, tentu Bank akan taat hukum dan taat asas, dan sepenuhnya menyerahkan kepada pihak-pihak yang berwenang dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, hingga ditetapkannya vonis oleh Pengadilan,” ujar dia dalam keterangannya, Selasa (28/1/2020).

Menurut Chaerul, BTN telah mengambil langkah-langkah perbaikan dalam proses bisnisnya termasuk novasi dan ketentuan terkait restrukurisasi/penyelesaian kredit.

Dengan demikian, tambah dia, ke depan diharapkan Bank dapat terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan Bank juga sudah membentuk cadangan/provisi penurunan nilai kredit sesuai ketentuan yang berlaku.