Sukses

Rapat dengan KPU, Johan Budi Ingatkan soal Integritas

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Johan Budi menyinggung kasus suap anggota KPU Wahyu Setiawan dalam pergantian antar waktu (PAW) calon legislatif PDIP. Politikus PDIP tersebut mengingatkan integritas KPU.

Hal itu disampaikan dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dari KPU, turut hadir Ketua KPU Arief Budiman, dan anggota KPU, Ilham Saputra, Pramono Ubaid, dan Evi Novida Ginting Manik.

"Tetapi, yang perlu kita garis bawahi adalah integritas itu ada time-nya Pak. Jadi ada waktunya. Semua komisioner ini baru ketahuan tidak berintegritas ketika ada penegak hukum menangkap itu," ujar Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Dia menyindir paparan yang disampaikan KPU. Biasanya, menurut Johan ada tulisan Pemilu berintegritas dalam presentasi. Namun, saat ini tidak ada.

Lantas, Johan mengingatkan kepada para anggota KPU yang hadir apakah ada anggota lain yang terlibat dalam kasus suap Wahyu Setiawan.

"Pak Arief, jangan manggut-manggut saja, tegak pak, jangan tunduk. Nanti kita akan ketahuan siapa saja yang bermain, satu komisioner ataukah komisioner yang lain mencicipi," kata mantan Jubir Kepresidenan ini.

2 dari 3 halaman

Disebut Modus Baru

Johan juga meminta anggota KPU pengganti Wahyu segera dilantik untuk menyongsong Pilkada 2020.

Mantan Jubir KPK itu juga mengatakan, kasus suap PAW merupakan modus baru dalam korupsi di KPU. Dulu, kata Johan, yang dikorupsi adalah pengadaan barang dan jasa.

"Ternyata modus operandinya baru tahu ini Pak Arief. Kalau dulu kan komisionernya itu kan bermain di pengadaan barang dan jasa, ternyata ada modus baru. Baru atau sudah lama, baru ketahuan sekarang, saya juga enggak tahu. Dan ternyata bisa juga dimainkan juga oleh komisioner," kata Johan.

 

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Panja Jiwasraya Komisi VI DPR Dipimpin PDIP, Demokrat Belum Kirim Nama
Artikel Selanjutnya
Komisi XI Usul Fungsi Pengawasan OJK Dikembalikan ke BI