Pemprov DKI: Tak Ada Pemotongan Dana Rp 500 Miliar Anggaran Banjir

Anies Baswedan menyambangi lokasi banjir Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Dudi Gardesi Asikin mengatakan, tak benar kabar bahwa pihaknya memotong anggaran untuk penanganan banjir sebesar Rp 500 miliar.

"Itu kan anggaran tahun depan. Kalau anggaran kemarin, kalau misalnya belum berkontrak jangan berkontrak dulu karena anggaran DKI defisit. Tapi kalau yang sudah berjalan, tetap dilanjutkan. Itu selesai. Ke depan ini, enggak ada hubungannya," kata Dudi di Jakarta, Sabtu (4/1/2020).

Dia menegaskan, anggaran dinasnya mencapai Rp 2,7 triliun tahun 2020. Dan untuk banjir hampir Rp 700 miliar.

"Mungkin sekitar Rp 700 (miliar)," jelas Dudi.

Dia menuturkan, Rp 500 miliar itu adalah uang muka untuk pembangunan sistem air minum di Muara Karang.

"Pembangunan sistem air minum yang dari Jatiluhur ke Muara Karang. Jadi rencananya kita sudah taruh uang muka untuk pembangunan kurang lebih Rp 3,3 triliun. Uang muka tahun depan itu Rp 500 miliar, tapi melihat perkembangan sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin tertarik, itu dikurangi untuk dialihan di 2021," pungkas Dudi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Perumahan Greenville, Tanjung Duren, Jakarta Barat, adalah salah satu lokasi banjir terparah di Jakarta Barat. Hingga hari ke-4, banjir setinggi dua meter masih ditemukan di beberapa titik di perumahan elit ini.

2 dari 2 halaman

Anggaran Tidak Terduga

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) maupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) untuk mitigasi bencana termasuk banjir.

"Pemerintah daerah dapat menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memang sudah dianggarkan di pemda masing-masing dan juga bisa mengeluarkan dari dana sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Ada beberapa daerah yang SILPA-nya cukup tinggi atau signifikan," katanya di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (3/1).

"Dari pengalaman untuk BTT Jawa Barat dan Banten relatif kecil. Untuk itu saya minta jajaran pusat untuk membantu. Di DKI Jakarta BTT Rp233 miliar, di Jawa Barat Rp25 miliar, di Banten itu Rp45 miliar ya menurut saya relatif masih kecil tapi bisa menggunakan SILPA," tambah Tito.