Menteri Yasonna: Kasih Kepercayaan Perpres KPK

Menurut Yasonna, penerbitan Perpres KPK sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

OlehNanda Perdana Putra
Diterbitkan 28 Desember 2019, 03:12 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Menkumham Yasonna Rapat Kerja dengan Komisi III DPR
Perbesar
Menkumham Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Rapat membahas rencana strategis Kemenkumham, hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2019, dan tindak lanjut RUU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan, penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan untuk melemahkan kinerja lembaga antirasuah.

"Yang susahnya kan langsung disampaikan bahwa seolah-olah melemahkan, ini kan namanya belum dilihat secara utuh. Kasih saja kepercayaan, kita lihat nanti. Kita lihat betul-betul. Kita kawal bersama. Kita jaga bersama. Ini harus kita selesaikan secara baik," tutur Yasonna di Kantor Graha Pengayoman Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2019).

Menurut Yasonna, penerbitan Perpres KPK sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK hingga pengangkatan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pun mengharuskan pemerintah mematuhi Undang-Undang dengan membuat tata organisasi.

"Kemudian tentang dewas karena ada ketentuan tentang dewas, maka kita buat Perpresnya, kemudian mengenai tata organisasinya, kemudian ASN-nya. Karena Undang-Undang menyatakan akan menjadi ASN, ada dua tahun kurun waktu, maka harus disiapkan Perpresnya," jelas dia.

Perpres KPK, lanjut Yasonna, menjadi cara pemerintah meregulasi organisasi sesuai dengan amanat Undang-Undanag.

"Ngomong soal mencegah untuk sakit lebih baik daripada mengobati untuk sakit," Yasonna menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6