Jokowi Terima Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Perdana Kabinet Indonesia Maju — Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Rapat kabinet paripurna perdana tersebut mendengarkan arahan Presiden dan membahas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi mengaku mendapat laporan adanya 2.188 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak beroperasi. Sementara itu, ribuan lainnya tidak bekerja optimal.

Hal ini disampaikam Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai dana desa di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (11/12/2019). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas meminta BUMDes direvitalisasi sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa.

Mencicipi Wisata Kuliner Loka Batari di Klaten, Dikelola Para Ibu dari Desa Janti
BRI Dukung BUMDes di Kemudo Makin Berkembang, Kini Bisa Beri Warga SHU Sampai BPJamsostek
Juara 3 Desa BRILiaN 2021, Ini Keunggulan 5 Unit Usaha BUMDes Desa Kemudo Klaten

"Saya mendapatkan laporan bahwa 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi, tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa," ujar Jokowi.

Dia juga meminta agar skala usaha BUMDes ditingkatkan dengan mulai melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar. Dengan begitu, barang-barang produksi hasil dana desa bisa dipasarkan hingga ke nasional.

"Dan mulai dibuka channel distribusi, sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace, baik marketplace nasional maupun global marketplace," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi ingin pemanfaatan dana desa di Januari 2020. Dia menekankan agar dana desa mulai dipriorotaskan untuk program-program padat karya yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi warga desa yang menganggur.

"Utamakan program yang padat karya, dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work," ucap Jokowi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Jokowi keluhkan brand makanan dan minuman ternama. Brand itu sering muncul di rest area jalan tol.

2 dari 2 halaman

Arahkan Sektor Produktif

OJK Dorong Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa — Wisatawan berkunjung ke obyek wisata Kafe Sawah yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pujon Kidul di Pujon, Malang, Jatim, Kamis (26/9/2019). OJK mendorong optimalisasi peran BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program Laku Pandai. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Jokowi mengingatkan agar penggunaan dana desa mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif. Mulai dari, pengolahan pascapanen, industri-industri kecil yang ada di desa, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi pedesaan.

Menurut dia, penggerakkan sektor-sektor merupakan bagian dari penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran.

Adapun dana desa yang akan dialokasikan APBN 2020 sebesar Rp72 triliun, naik Rp2 triliun dari anggaran tahun sebelumnya yang hanya Rp70 triliun.

"Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri perdesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa," tutur dia.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
BUMDes