Golkar Dinilai Akan Lebih Maju Jika Ketua Umumnya Tak Rangkap Jabatan

DPP Partai Golkar Gelar Rapat Pleno Bahas Munas — Suasana rapat pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat membahas munas untuk memilih Ketua Umum Golkar periode 2019-2024 di Bali pada Desember mendatang. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, Partai Golkar akan lebih berkembang dan maju jika ketua umumnya fokus dan tidak rangkap jabatan di pemerintahan.

"Gokar itu partai besar, mesti diurusi dengan serius dan fokus, agar lebih maju dan berkembang. Buktinya target Golkar dalam Pileg kemarin tak tercapai," ujar Pangi di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Lagi pula, kata Pangi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada sejak periode pertama kepemimpinannya sudah menegaskan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan dalam kabinetnya.

Seperti diketahui, Jokowi pada periode kedua ini menunjuk Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sebagai Menteti Koordinator Bidang Ekonomi.

Pangi pun menduga bahwa ditunjuknya Airlangga sebagai Menko merupakan sinyal bahwa Jokowi tak lagi merestui Airlangga menjadi Ketua Umum Golkar.

"Jangan-jangan Jokowi ingin Airlangga fokus di kabinetnya, apalagi ditunjuk sebagai Menko. Itukan tugasnya berat," kata Pangi.

Pangi menambahkan, Jokowi tidak punya beban politik lagi seperti periode pertama menjadi presiden, karena tidak mungkin diusung lagi ketiga kalinya pada 2024 mendatang.

"Kecuali fokus bekerja dan memenuhi janji-janji politiknya, dan itu butuh pembantu-pembantu yang fokus dan mencurahkan waktunya membantu presiden. Tidak menjadi menteri dan sambil mengurus partai atau sebaliknya," tambahnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto masuk dalam bursa ketua umum Golkar. Partai Golkar tidak mempermasalahkan rangkap jabatan Airlangga.

2 dari 2 halaman

Banyak Keluar dari Sistem

Sementara itu, Pengurus Pusat SOKSI, Freddy Latumahina mengatakan, kepemimpinan Partai Golkar selama dua tahun terakhir ini, telah banyak keluar dari aturan sistem dan mekanisme organisasi. Sehingga butuh figur baru untuk mengembalikan gerbong Partai Golkar kepada relnya.

"Dua tahun ini Partai Golkar tidak dikelola sebagaimana mestinya. Prinsip kolektif dalam pengambilan keputusan organisasi telah dicampakan. Yang ada hanyalah mementingkan sekelompok elite tertentu. Tak heran jika kaderisasi di tubuh Partai Golkar menjadi mati. Hal ini semakin menjauhkan Partai Golkar dari marwah partai karya ke karyaan," Freddy beberapa waktu lalu.

Untuk itu, dia meminta adar Airlangga fokus membantu presiden dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Jangan sampai para menteri, khususnya yang berada di bidang ekonomi, terpecah konsentrasinya dengan urusan politik.

"Partai Golkar sudah mempercayakan Airlangga Hartarto untuk membantu Presiden Joko Widodo sebagai Menko Perekonomian. Kepercayaan tersebut harus dijaga dengan baik. Karena itu, Airlangga Hartarto sudah sepatutnya fokus menjalankan amanah dari Presiden Joko Widodo," tegas Freddy.