Sukses

Tagih Rp 30 Miliar, Ini Kronologi Perseteruan Fahri Hamzah dan PKS

Liputan6.com, Jakarta - Nampaknya, perseteruan antara Fahri Hamzah dengan elite Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tak kunjung selesai.

Sampai saat ini Fahri Hamzah masih terus menagih uang ganti rugi immaterial Rp 30 miliar yang harus dibayarkan oleh lima petinggi PKS.

Uang ganti rugi itu harus dibayarkan PKS karena kalah saat melawan Fahri dalam kasus pemecatannya dari PKS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu putusan hakim yaitu mengharuskan PKS membayar Rp 30 miliar.

Mengetahui kabar tersebut, Presiden PKS Sohibul Iman enggan menanggapi lebih. Dia menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut pada kuasa hukum.

"Ke lawyer, ke lawyer saya itu," kata Sohibul.

Lalu bagaimanakah awal perseteruan hingga akhirnya Fahri Hamzah mengajukan sita aset kepada kelima petinggi PKS? Berikut ulasannya:

 

2 dari 7 halaman

Pemecatan Fahri Hamzah

Perseteruan PKS dan Fahri Hamzah berawal dari pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS. Fahri Hamzah dipecat oleh Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016.

Hal itu dilanjutkan dengan penandatanganan SK pada 1 April 2016 oleh Presiden PKS Sohibul Iman terkait keputusan Majelis Tahkim tersebut.

Fahri sebelumnya dilaporkan ke Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS terkait kasus dugaan pelanggaran etik.

Dia dianggap membela mati-matian Setya Novanto dalam kasus Papa Minta Saham. Sikap legislator asal Nusa Tenggara Barat itu menurut beberapa koleganya telah membuat kegaduhan di internal PKS.

 

3 dari 7 halaman

Gugat PKS ke Pengadilan

Tak terima atas keputusan PKS yang memecat dirinya, Fahri Hamzah kemudian menggugat PKS ke pengadilan.

Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Adapun pihak-pihak yang digugat adalah Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, dan Abi Sumaid.

Gugatan Fahri kemudian dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 November 2016. Pengadilan juga mewajibkan PKS untuk membayar Rp 30 miliar kepada Fahri.

 

4 dari 7 halaman

PKS Ajukan Banding

Tak terima atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Fahri Hamzah, PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun PKS kembali lagi. Kemudian PKS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Di Mahkamah Agung, permohonan PKS ditolak. Perkara itu mengantongi Nomor 607 K/PDT.SUS-Parpol/2018. Berkas ini diputus pada 30 Juli dengan susunan ketua majelis kasasi Takdir Rahmadi dengan anggota Nurul Elmiyah dan I Gusti Agung Sumantha.

"Tolak," seperti dilansir di website MA, Kamis, 2 Agustus 2018.

 

5 dari 7 halaman

Fahri Ajukan Permohonan Sita Aset

Kemudian Fahri Hamzah melayangkan permohonan Sita Aset dan Daftar Objek Sita kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal ini dilakukan lantaran sebelumnya, 5 orang pengurus PKS, selaku tergugat dalam kasus melawan Fahri, tak hadir saat dipanggil oleh Juru Sita PN Jakarta Selatan.

"Mereka adalah Abdul Muiz Saadih, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Mohamad Sohibul Iman, Abdi Sumaithi. Jadi Juru Sita tinggal melakukan verifikasi aset sebelum mengeluarkan Penetapan Sita kemudian aset tersebut akan dilelang dan dibayarkan kepada klien kami," kata Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid Latief di PN Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2019.

Dalam berkas suratnya, Mujahid melampirkan daftar aset, milik pribadi dari kelima orang tergugat. Seperti aset bergerak dan aset tetap dengan total sekitar Rp 30 miliar.

 

6 dari 7 halaman

Tanggapan Presiden PKS

Terkait pihak Fahri Hamzah yang terus menagih ganti rugi Rp 30 miliar ke PKS. Presiden PKS Sohibul Iman angkat suara, ia menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut pada kuasa hukum.

"Ke lawyer, ke lawyer saya itu," kata Sohibul di Hotel Bidakara, Kamis, 14 November 2019.

Di tempat yang sama, Sekjen PKS Mustafa Kamal juga irit bicara saat ditanya perihal gugatan tersebut. Mustafa menyerahkan sepenuhnya ke kuasa hukum PKS.

"Ya itu silakan urusannya dengan tim yang sudah dibentuk oleh lawyer kami," singkat Mustafa.

 

Reporter : Syifa Hanifah

Sumber : Merdeka

7 dari 7 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Fahri Hamzah hingga Ma'ruf Amin Angkat Bicara soal Hukuman Mati Koruptor
Artikel Selanjutnya
Fahri Hamzah Pilih Dewan Pengawas KPK daripada Hukuman Mati Bagi Koruptor