Alasan Golkar Rotasi Kader di Komisi XI DPR Jelang Pemilihan Anggota BPK

Fraksi partai Golkar DPR RI — Sekretaris Fraksi Golkar Adies Kadir memberikan keterangan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019). Fraksi partai Golkar DPR menolak pembentukan pansus Pemilu 2019 seperti yang diusulkan fraksi PKS, PAN dan Gerindra dalam rapat Paripurna beberapa hari lalu. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI merotasi sejumlah personelnya di Komisi XI DPR jelang pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu terungkap dalam surat dari Sekretaris FPG DPR Adies Kadir kepada pimpinan parlemen.

Bukan tanpa alasan Fraksi Golkar melakukan bantuan kendali operasi (BKO) tersebut. Adies Kadir menegaskan BKO ini dilakukan lantaran ada agenda penting di Komisi-Komisi.

Sementara itu, anggota FPG tidak bisa hadir atau sedang memiliki kegiatan di luar. Padahal terdapat kebijakan partai yang mesti dikawal. Alasan tersebut yang membuat BKO mesti dilakukan.

"BKO ini hal yang biasa dilakukan oleh setiap Fraksi. Ketika ada agenda penting yaitu Fit and Proper Test calon anggota BPK, tapi banyak anggota kita sedang banyak kegiatan di luar dan ada agenda partai yang harus dikawal," kata Adies di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Adies heran, lantaran keputusan pergantian sementara anggota partainya di Komisi XI justru ramai diperbincangkan. Menurutnya, BKO bukan hal baru yang dilakukan oleh Golkar di DPR.

"Kita pernah BKO anggota Komisi I, waktu itu sedang pemilihan anggota KPI. Sementara dii Komisi III kita juga pernah melakukan rotasi saat pemilihan calon hakim agung MA dan capim KPK,” kata Anggota Komisi III DPR RI ini.

Alasan Fraksi Golkar merotasi anggotanya di Komisi XI, menurut Adies bertujuan baik. Yaitu, bersiap-siap apabila nanti terjadi voting dalam pemilihan anggota BPK, maka anggota dari FPG sudah siap dan tidak kosong (abstain).

"Kita tidak mau ketinggalan agenda penting ini. Maka dari itu kita lakukan rotasi sementara atau BKO," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Golkar ajukan Ketum DPP AMPI Dito Ariotedjo sebagai kader milenial untuk menteri Kabinet Kerja Jokowi jllid II.

2 dari 2 halaman

Bukan Manuver Politik

Adies menegaskan jika yang dilakukan oleh Fraksi Partai Golkar bukan manuver politik partainya. Apalagi, dalam memutuskan rotasi anggota di Komisi XI sudah dilaporkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Ini bukan manuver politik Golkar. Sebaliknya Golkar ingin mengawal proses pemilihan calon anggota BPK sesuai aturan yang ada," kata Adies.

Seperti diketahui, pekan ini Fraksi Golkar kembali merotasi sejumlah kadernya, bahkan untuk yang ketiga kalinya.

Sebelumnya FPG merotasi kadernya pada 19 September 2019. Berselang sehari tepatnya pada 20 September 2019 Fraksi Partai Golkar mengembalikan lagi ke-7 anggotanya itu ke Komisi XI. Akhirnya pada Senin (23/9/2019), Fraksi Golkar kembali merotasi sementara pada empat anggotanya yang duduk di Komisi XI.