Evaluasi Menteri Jokowi oleh Akademisi: PUPR Tertinggi, Menhub Jeblok

Pimpin Sidang Kabinet, Jokowi Bahas Momentum Kepercayaan Internasional Terhadap Indonesia — Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin sidang kabinet paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan tengah) dan jajaran menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Forum Akademisi untuk Demokrasi merilis hasil evaluasi kinerja sejumlah menteri kabinet Jokowi - Jusuf Kalla selama lima tahun terakhir. Hasilnya, sejumlah menteri mendapat skor bagus sebagian lainnya buruk atau pas-pasan.

Mereka yang mendapat skor bagus dalam skala 1 hingga 10 antara lain Menteri Luar Negeri (nilai 7-8), Menteri Keuangan (7-8), Menteri Kelautan (7-8) dan Menteri PUPR (8).

Sementara yang nilainya jeblok adalah Menteri Perhubungan (2), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2), Menristekdikti (2) dan Jaksa Agung (2).

Ada juga menteri dengan nilai sedang, seperti Menko Maritim (6), Menteri Kominfo (6) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (6).

Inisiator Forum Akademisi untuk Demokrasi, Hermawan Sulistyo menyatakan, forum ini melibatkan puluhan akademisi dari kampus-kampus di Indonesia. Mereka antara lain adalah Aminuddin Ilmar (Unhas), Markus Priyogunarso (UGM) Herman Hidayat (LIPI), Kusnanti Anggoro (Universitas Bhayangkara), Harry Saldadyo (UI), dan sejumlah nama lainnya.

Hermawan Sulistyo atau akrab disapa Kiki ini menyatakan, ada sejumlah kriteria yang digunakan pihaknya dalam memberikan penilaian kinerja menteri. Di antaranya adalah manajerial skill dari sang menteri, serapan anggaran, capaian target dengan realitas di lapangan serta leadership dalam memimpin lembaganya.

"Dari sejumlah poin itu, kita bahas bersama untuk evaluasi kinerja," ujarnya di Jakarta, Selasa 17 September 2019.

Direktur Eksekutif Concern Strategic Think Thank ini menyatakan, menteri yang mendapat nilai rendah karena tidak maksimal dalam memenuhi kriteria penilaian. Menhub misalnya, membuat kebijakan yang berimplikasi pada rendahnya serapan anggaran. Kebijakan itu membuat sektor perhubungan laut, darat dan udara tidak maksimal.

Selain itu, target pembangunan infrastruktur kereta api tidak tercapai. Target pembangunan rel berdasarkan RPJMN 2015-19 adalah sepanjang 3.258 km'sp (kilometer spoor) yang kemudian direvisi menjadi 1.349,70 km'sp hanya mampu membangun 989,29 km’sp atau 73% dari target.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Beberapa nama tokoh muda disebut-sebut bakal masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf. Namun, ada beberapa tokoh yang tidak berpikir masuk ke dalam kabinet.

2 dari 2 halaman

Prerogatif Presiden

Kiki menambahkan, evaluasi yang dilakukan pihaknya untuk memberi masukan kepada Jokowi dalam memilih menteri untuk kabinet periode kedua nantinya.

"Evaluasi ini sangat penting agar Jokowi tidak salah dalam menyusun formasi kabinetnya," jelasnya.

Pihaknya merekomendasikan menteri dengan nilai bagus untuk kembali dipilih di periode kepemimpinan Jokowi yang kedua nantinya. Demikian juga sebaliknya, pihaknya meminta Jokowi untuk tidak memilih menteri-menteri dengan nilai yang kurang bagus.

"Itu masukan dari kita, persoalan nanti dipakai atau tidak itu terserah Jokowi. Bagaimanapun menteri adalah hak prerogatif presiden," ujarnya.