Sukses

Wiranto Akui Banyak yang Tidak Senang Indonesia Aman

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat Papua tidak mudah terprovokasi dan diadu domba. Hal ini ia katakan menyikapi maraknya unjuk rasa hingga berujung kericuhan di wilayah tersebut.

"Di sinilah ya saya minta sebenarnya kesadaran masyarakat terutama masyarakat Papua dan Papua Barat. Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau diprovokasi oleh pihak lain," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Wiranto mengakui memang banyak pihak yang tidak suka Indonesia damai. Mereka selalu berusaha mengacaukan Indonesia dengan berbagai cara.

"Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman, negeri ini damai, ada yang tidak senang negeri dapat membangun, memakmurkan rakyatnya. Itu mereka gunakan momen ini untuk nimbrung untuk ngaco," ungkapnya.

Karena itu, Wiranto berharap masyarakat Papua tidak termakan berita bohong alias hoaks. Mantan Panglima ABRI itu juga meminta masyarakat menjaga kondusifitas.

"Saya mengharapkan masyarakat tidak hanya di Papua, Papua Barat masyarakat Indonesia ya jangan sampai termakan hoaks termakan isu tidak benar," ucap Wiranto.

2 dari 3 halaman

Tuntutan Referendum Papua Ingkari Hasil Pemilu

Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyebut tuntutan referendum di Papua sama saja mengingkari hasil Pemilu 2019.

"Menuntut referendum, itu sebenarnya mengingkari hasil pemilihan umum yang lalu," kata Wiranto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2019).

Wiranto mengatakan, saat Pilpres 2019 mayoritas masyarakat Papua memilih Presiden Jokowi untuk memimpin kembali Indonesia. Hal itu, kata Wiranto, menandakan sebagian besar masyarakat Papua mendukung pemerintahan Jokowi.

"Hasil pemilihan umum di sana kan 90 persen lebih memilih Pak Jokowi. Artinya apa, setuju dengan pemerintahan Pak Jokowi untuk terus lima tahun kedepan," ujarnya.

Wiranto menilai, tuntutan referendum sejatinya tidak perlu. Menurut dia, tuntuan referendum biasanya disampaikan karena suatu wilayah sedang berada di dalam dua pilihan, yakni merdeka atau bergabung dengan negara penjajah.

"Tapi Papua dan Papua Barat ini kan wilayah yang sah dari Republik Indonesia. Jadi saya kira referendum itu sudah tidak lagi perlu untuk dikemukakan lagi," ungkapnya.

Dia melanjutkan, selama ini pemerintah selalu berlaku adil pada masyarakat Papua. Apalagi, dana APBN paling banyak digelontorkan ke Papua.

"Itu pendapatan daerah yang tersedot ke pusat itu kira-kira setahun yang lalu itu sekitar Rp 26 triliun. Tetapi dana pembangunan yang digelontorkan ke Papua dan Papua Barat itu sekitar Rp 92 triliun. Sehingga cukup adil dan sangat adil, bahkan kalau kita bicara keadilan, ya lebih dari provinsi yang lain," ucapnya.

 

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Kivlan Zen Sebut Nama Wiranto dan Tito Karnavian Saat Eksepsi, Ada Apa?
Artikel Selanjutnya
Kaleidoskop 2019: Wanita di Balik Bom Bunuh Diri Sibolga hingga Penusukan Wiranto