Sukses

Istana Setuju Rencana Mobil Dinas Pakai Mobil Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi positif terkait Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan agar pengadaan kendaraan dinas tahun depan bisa menggunakan mobil listrik. Namun hal tersebut menurutnya harus bertahap dengan beberapa instrumen yang lengkap.

"Bagus, tentu semua itu akan bertahap karena instrumen lain diperlukan, seperti charging dan lainnya," kata Moeldoko di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Temasuk kata dia terkait penggunaan mobil dinas untuk Presiden Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut bisa dilakukan, tetapi perlu dilihat lebih dari sisi faktor keamanan, hingga standar mobil listrik tersebut.

"Ya kan ini berkaitan dengan keamanan, harus dipikirkan. Harus berpikir belum ada mobil listrik memiliki tingkat keamanan standar," kata Moeldoko.

Sebelumnya diketahui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar pengadaan kendaraan dinas tahun depan bisa dialokasikan untuk kendaraan berteknologi listrik.

"Saya ke pikir untuk lapor Presiden, 'Nanti APBN tahun depan pembelian sepeda motor, mobil kita wajibkan saja motor listrik buatan Indonesia, Gesits misalahnya," kata Luhut saat jadi pembicara kunci dalam Indonesianisme Summit 2019 di Jakarta, Selasa.

2 dari 3 halaman

Bakal Gantikan Kendaraan Berbahan Bakar B20

Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Haryadin Mahardika menilai keberadaan mobil listrik akan menggantikan mobil-mobil yang masih menggunakan bensin, solar dan biodiesel B20. Hal ini seiring dengan pengembangan mobil listrik di Indonesia setelah regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Harusnya iya tergantikan, menurut saya semua jenis mobil yang masih menggunakan bahan bakar fosil atau baurannya, seperti bensin, solar, biodiesel B20 dan B30, memang itulah yang seharusnya digantikan oleh mobil listrik mengingat emisinya yang kurang baik. Kecuali kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas," ujar Haryadin Mahardika dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Selain itu dia juga menambahkan, mungkin sudah waktunya untuk memulai konversi mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar bensin dan solar ini ke gas dengan menggunakan konverter.

Dengan menggunakan konverter, maka mobil-mobil konvensional atau biasa tersebut akan menjadi mobil yang menggunakan bahan bakar ganda yakni bisa mengonsumsi bensin atau solar dan gas. Upaya konversi mobil-mobil berbahan bakar bensin atau solar tersebut ke gas sebenarnya perlu didorong oleh pemerintah.

Sebelumnya, Pemerintah berupaya mempercepat pengembangan produksi mobil listrik di dalam negeri, sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani Perpres terkait hal tersebut, dengan harapan para pelaku industri otomotif di Indonesia merancang dan membangun pengembangan mobil listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebut program B20 akan tetap berjalan kendati perpres mobil listrik disahkan.

Menurut Jonan, pembangkit listrik tanah air akan memanfaatkan B20 sebagai bahan bakarnya.

Menteri ESDM itu menambahkan bahwa kedua program akan tetap berjalan, mengingat program B20 dan kendaraan listrik merupakan upaya pemerintah menekan impor BBM dan menyelamatkan devisa negara.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Pemerintah Targetkan Pengadaan 10 Ribu Mobil Listrik di 2025
Artikel Selanjutnya
Gaikindo: Impor Mobil Listrik Harus Dibatasi 2 Tahun