Sukses

Habibie Ungkap Peran Vital Bung Karno dalam Industri Strategis Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie mengakui peran vital Presiden Pertama Sukarno dalam industri strategis Indonesia. Ia teringat kala menimba ilmu di Jerman hendak pulang ke Indonesia, namun Sukarno memintanya tetap tinggal di sana.

"Tidak ada yg tahu bahwa industri strategis datang dari Bung Karno. Saya usia 28 tahun, saya mau pulang dijawablah saya tinggal situ (Jerman) masuk industri (di sana) tapi dalam waktu yang dibutuhkan harus kembali. Saya tanda tangan (kesepakatan) itu," kata Habibie dalam orasi ilmiah saat peluncuran Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (25/6/2019).

Saat itu, Habibie dan Sukarno memiliki satu pemikiran. Menurutnya, Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan dapat disatukan dengan jalur udara. Salah satunya dengan transportasi pesawat.

"Karena tidak mungkin Indonesia hidup tanpa pesawat terbang. Kita tidak mungkin kita buat kereta api dari Sabang sampai Merauke," ucap Habibie.

Menurutnya, Bung Karno mengisi kemerdekaan dengan kaderisasi. Dan pada masa Soeharto lah ide-ide Sang Proklamator dilaksanakan.

"Di mana kaderisasi itu diciptakan untuk mengisi kemerdekaan. Akhirnya inisatif Bung Karno itu hilang yang melaksanakan Presiden Soeharto," tutur Habibie.

 

2 dari 3 halaman

Hadiah Ulang Tahun

Habibie genap berusia 83 tahun pada Selasa 25 Juni 2019. Di usianya yang sudah senja, Habibie mendapatkan kado ulang tahun istimewa dari Universitas Indonesia (UI).

Di hari ulang tahunnya, Habibie mendapatkan kado berupa pembukaan Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) yang berkolaborasi dengan The Habibie Center dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FA UI).

"Latar belakang pendirian HIPPG adalah untuk menjawab tantangan bangsa berkenan dengan pembentukan tata kelola pemerintahan Indonesia. Meski beberapa kebijakan inovatif telah dikukuhkan, namun pekerjaan rumah belum selesai, diantaranya perubahan lingkungan strategis yang dinamis, rendahnya kulititas kepemimpinan, kebijakan publik yang tidak adaptif, rendahnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan, dan rendahnya kualitas layanan publik merupakan tantangan besar bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis sesuai cita-cita reformasi Indonesia," kata Kepala Humas UI Rifelly Dewi Astuti.

Berangkat dari hal itulah, FA UI dan The Habibie Center meluncurkan HIPPG. Menurut Rifelly, HIPPG akan memiliki peran sentral sebagai institusi yang memproduksi pengetahuan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, HIPPG juga memiliki peran sentral sebagai poros pengetahuan dalam proses kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Serta sebagai institusi yang berdedikasi untuk melatih dan memberikan bantuan bagi pembuatan kebijakan dan analisis kebijakan, dan juga untuk mengadvokasi kebijakan.

"Berbagai kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence based policy), menjembatani produksi pengetahuan untuk kebijakan dan memperkuat kapabilitas pembuatan kebijakan," kata Rifelly.

 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
BJ Habibie: Pancasila dan UUD 1945 Aset Bangsa
Artikel Selanjutnya
BJ Habibie: Manusia Harus Berbudaya dan Berpendidikan