Eks Kapolsek di Garut Buka Suara soal Netralitas Polri di Pilpres 2019

20151209-Unik, Coblos di TPS Ini Diantar Odong-odong-Depok — Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat menggunakan hak pilih pada pemungutan suara Pilkada Depok di TPS Kampung Pilkada RW 03, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/12). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Ajiz buka suara terkait dugaan timpangnya netralitas Polri di Pilpres 2019. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lokataru dengan didampingi Direktur Lokataru, Haris Azhar.

"Saya merasa telah dizolimi, telah disakiti, termasuk keluarga saya, istri saya, anak saya. Saya telah dimutasikan dari posisi saya ke Polda Jawa Barat," tutur Sulman di lokasi, Jakarta Timur, Minggu (31/3/2019).

Pengamat: Kepercayaan Publik dan Netralitas Polri dalam Pemilu 2024 Jadi Langkah Menuju Demokrasi yang Matang

Sulman menyampaikan, mutasinya itu dipicu oleh foto bersama yang dilakukannya saat berfoto dengan tokoh agama, tokoh NU kecamatan Pasir Wangi, yang di antara mereka merupakan ketua penyelenggara deklarasi dukungan Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 25 Februari 2019.

"Saat itu saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai kapolsek. Memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah saya tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan, kemudian saya berfoto, sambil membuat laporan kepada Kapolres bahwa saya sudah berkoordinasi dengan panitia," jelas dia.

Hal itu kemudian berbuntut justifikasi bahwa Sulman tidak profesional melakukan tugas. Dia juga merasa difitnah telah memobilisasi para kepala desa di Polsek Pasir Wangi untuk memberikan dukungan kepada Paslon 02 Prabowo-Sandiaga.

Padahal, lanjutnya, sembilan dari 12 kepala desa yang datang kepadanya hanya bermaksud meminta kejelasan dan perlindungan lantaran dipanggil oleh penyidik Polda Jawa Barat dan diperiksa terkait dana desa dan bantuan sosial.

"Kemudian mereka diarahkan untuk kepada paslon nomor 01, tetapi situasi ini dibalik seolah-olah saya yang mengumpulkan kepala desa, untuk memberikan dukungan kepada nomor 02. Saya sudah bertugas dimana-mana, baru di tahun 2019 ini di Pilpres 2019 ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon," beber Sulman.

2 dari 3 halaman

Diancam Akan Dipindah

Haris Azhar Tanggapi Peran Generasi Muda Indonesia — Aktivis HAM Haris Azhar menjadi pembicara dalam bedah buku dan diskusi bertajuk “20 Tahun Reformasi di Mata Kaum Muda”, Jakarta (5/5). Acara mengulas pandangan peran generasi muda Indonesia sebagai insan penerus bangsa. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Lebih lanjut, Sulman mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon. Dia diperintahkan melakukan penggalangan dan bahkan amanat itu disampaikan saat forum rapat bersama di Polres Garut.

"Kami diancam, para kapolsek kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomor 01 kalah, maka kami akan dipindahkan dan dikotakkan. Karena itulah saya menyampaikan ini semua demi ketenangan, keamanan, kenyamanan sahabat saya, rekan saya di kepolisian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke supaya kami dimanusiakan," kata Sulman.

Sulman sendiri dimutasi pada 8 Maret 2019 menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat tidak lama setelah Propam Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap 20 anggota Polsek Pasir Wangi.

Atas pengakuan tersebut, Direktur Lokataru, Haris Azhar siap memberikan bantuan hukum.

"Karena bisa saja ada dua kemungkinan terhadap Pak Sulamnnya sendiri, maupun yang kedua tentang kesaksian tersebut. Nanti akan saya sampaikan rencana kami ke Ombudsman RI," ujar Haris.

3 dari 3 halaman

Moeldoko Respons Pengakuan AKP Sulman

Wakil ketua tim kampanye Nasional Jokowi - Maruf Jendral Purnawirawan TNi Moeldoko menduga pernyataan yang disampaikan AKP Sulman yang sebelumnya mengaku diperintahkan oleh pimpinan agar menggalang dukungan untuk Jokowi memiliki tujuan tertentu.

Pernyataan Moeldoko ini disampaikan usai mengikuti pelaksanaan kegiatan mujadah kubro di pondok pesantren Kedung Lo Senin (01/04/2019) dini hari.

Menurutnya dalam konteks momentum Pemilu seperti sekarang, sikap institusi Polri sudah sangat jelas sebagai salah satu pilar alat negara harus bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis mau pun dukung mendukung pasalon.

"Jadi beginilah dalam situasi seperti saat ini siapa pun bisa mengatakan apa pun , pasti ada tujuan tertentu. Saya pikir dalam konteks pemilu sangat jelas, Kapolri mengeluarkan posisi kepolisian netral sudah jelas dalam perintah. Enggak secara sistematis dan seterusnya, tidak ada ini harus dipahami dulu," tuturnya.

Ia menjelaskan kepada masyarakat jika ada informasi seperti itu, terlebih dulu harus dicermati dan tidak serta merta langsung dibenarkan secara menyeluruh.

"Kalau ada berita seperti itu, kita harus lihat dulu ada apa, di balik itu ada apa jangan langsung kita telan. pasti ada sesuatu di balik itu, nah ini pasti akan dilihat nanti ke polisian sendirian," katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Debat keempat Pilpres 2019 dengan tema Ideologi, Pertahanan dan Keamanan, Pemerintahan, serta Hubungan Internasional berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta.