Kebijakan Daerah yang Mengundang Polemik

Banner Infografis Kebijakan Daerah yang Menimbulkan Polemik. (Liputan6.com/Triyasni)

Liputan6.com, Jakarta - Banyak peraturan daerah dan kebijakan yang mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang memang berguna, namun tak sedikit yang dinilai tidak rasional, bahkan diskriminatif.

Menurut Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, banyak terdapat peraturan daerah ataupun kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Mulai dari aturan jam malam, pembatasan waria untuk bekerja, aturan berbusana, hingga prostitusi.

Terbaru, peraturan daerah ataupun kebijakan mengenai pembatasan jam tayang 17 lagu berbahasa Inggris. Pembatasan ini diberlakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat.

Apa saja contoh peraturan daerah dan kebijakan yang mengundang polemik? Simak dalam Infografis berikut ini:

Video

Komnas Perempuan menyebut masih banyak kebijakan diskriminatif terhadap perempuan yang terbit di hampir semua wilayah di Indonesia. Kebijakan tersebut dianggap menekan kebebasan perempuan di ruang publik.

2 dari 2 halaman