KPK Tegaskan Kasus BLBI Sudah Penyidikan

Wow, Begini Penampakan Duit Cash Rp 87 M Samadikun — Penampakan uang ganti rugi korupsi BLBI dengan terpidana Samadikun Hartono ditunjukkan di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5). Samadikun dihukum 4 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang sebesar Rp 169 miliar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang lama mandek sudah masuk dalam tahap penyidikan.

"Itu (kasus BLBI) sebenarnya sudah di ranah penyidikan itu. Tapi belum ada ekspose lebih lanjut," ujar Alex di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

Namun, Alex tak menjelaskan soal tersangka baru dalam kasus BLBI tersebut. Biasanya, saat menekan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik), lembaga antirasuah sudah menyematkan nama tersangka di dalamnya.

Terkait dengan kerap mangkirnya pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dalam penyelidikan kasus BLBI, Alex mengatakan hal tersebut tak menjadi persoalan. Menurut Alex, KPK bisa memeriksa Sjamsul di Singapura.

"‎Pasti dong. Pasti (diperiksa). Nanti kalau dipanggil enggak datang-datang, kita datang ke sana (Singapura). Nanti kalau sidang enggak hadir kan bisa in absentia," kata Alex.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mantan Wakil Presiden Boediono bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung di Pengadilan Tipikor Jakarta.

2 dari 2 halaman

Baru Jerat Mantan Kepala BPPN

Pada kasus ini, KPK baru menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Syafruddin divonis 13 tahun penjara atas kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI pada BDNI. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki Sjamsul Nursalim, sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun.

Pada putusan majelis hakim, Syafruddin disebut terbukti melakukan korupsi bersama dengan pihak lain, yaitu Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim, dan Itjih Nursalim.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
BLBI
Bisnis
BLBI adalah singkatan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BLBI
Kasus BLBI