Cegah Korupsi, Nasdem Tidak Potong Gaji Kadernya di Parlemen

Ingat, Ini Daftar Nomor Urut 14 Parpol Peserta Pemilu 2019 — Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mendapatkan nomor 5 sebagai peserta pemilu 2019 saat pengundian nomor urut parpol di kantor KPU, Jakarta, Minggu (19/2). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Nasdem memiliki kebijakan antimahar dan tidak potong gaji kader yang merupakan anggota dewan. Namun, kebijakan itu bukan untuk pamer atau ingin dipuja dan dipuji partai lain.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, dengan tak adanya pemotongan gaji, partainya ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia bukan hanya slogan.

"Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali. Nasdem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai," kata Johnny di Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga menekankan, profesionalisme yang menjadi patokan di Nasdem, untuk kadernya, harus diimbangi dengan moralitas.

"Pakta integritas simpan jauh-jauh karena kita bukan lagi dalam diskursus antikorupsi, kita ingin bangsa ini harus meminimalisir praktik korupsi, tapi ini bukan kerjaan satu-satunya, memberantas korupsi," kata Paloh.

Paloh menambahkan, banyak pekerjaan rumah yang tak kalah penting untuk membangun kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban. Pemberantasan korupsi adalah kewajiban semua.

"OTT kita mengelus dada, kalau setiap minggu dicopot, ada yang salah, NasDem menyatakan kesedihannya. Kita dukung giat pemberantasan korupsi, tetapi kita ingatkan bahwa preventif jauh lebih penting daripada gerakan represif," tutur dia.

2 dari 2 halaman

Pintu Masuk Korupsi

Sementara itu, Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko menilai pemotongan gaji anggota dewan idealnya tidak dilakukan partai politik.

Jika ada partai politik yang memotong gaji anggota dewan untuk operasional, kata dia, patut diduga ada masalah internal partai dalam menyediakan dana.

"Pemotongan itu juga mencerminkan ada problem ketersediaan dana bagi parpol dalam menjalankan fungsi elektoralnya," ujarnya , Jumat, 8 Februari 2019.

Pegiat antikorupsi ini menilai, potongan gaji anggota dewan bisa bernilai besar ataupun kecil. Yang menjadi masalah, kata Dadang, ketika anggota DPR atau DPRD yang melakukan korupsi itu bukan untuk keperluan bertahan hidup atau operasional karena gaji tidak mencukupi.

"Mereka membutuhkan uang untuk menopang cita-cita politik dan gaya hidupnya yang mewah," kata dia lagi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

vidio.com