Bisa Tangani Kabut Asap di Riau, Jokowi Akan Diberi Gelar Adat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan berlangsung pada Selasa 4 Desember 2018.

Pengurus yang hadir di antaranya Ketua Umum LAM Riau Datuk Seri Al Azhar dan Ketua Harian LAM Riau Datuk Seri Syahril Abu Bakar. Hadir juga Gubernur Riau Wan Tamrin Hasyim dan Ketua DPRD Riau Septina Primawati.

Ketua Umum LAM Riau Datuk Seri Al Azhar mengatakan, dalam pertemuan itu, pihaknya menyampaikan rencana pemberian gelar adat Datuk Seri Setia Amanah Negara kepada Jokowi pada 15 Desember 2018. Pemberian gelar ini bakal dilakukan di Riau.

"Gelar kepada yang mulia Bapak Presiden adalah Datuk Seri Setia Amanah Negara yang berarti bahwa beliau adalah seorang yang besar, petinggi, datuk yang berseri-seri, bercahaya, untuk memegang amanah negara yang dibebankan kepada beliau," jelas Datuk Seri Al Azhar, Jakarta (5/12/2018).

Ketua Harian LAM Riau Datuk Seri Syahril Abu Bakar menambahkan, Jokowi layak mendapat gelar adat dari LAM Riau karena telah berhasil menangani kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau. Selama 17 tahun belakangan tidak ada Presiden RI yang bisa menangani kabut asap di Riau kecuali Jokowi.

"Alhamdulillah sudah 3 tahun terakhir ini sebagaimana yang kita ketahui ini asap sudah tak ada lagi di negeri kami. Ini hal-hal yang menjadi dasar," terang dia.

Selain itu, pemberian gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara sebagai bentuk terima kasih LAM Riau terhadap Jokowi yang berhasil merebut Blok Rokan dari tangan asing. Selama ini, Blok Rokan dikuasai PT Chevron Pacific, salah satu perusahaan energi terbesar dunia asal Amerika Serikat.

"Sebagaimana yang kita ketahui Blok Rokan adanya di Provinsi Riau di 6 kabupaten, kota. Hari ini telah kembali kepada Bangsa Indonesia dikelola oleh Pertamina. Alhamdulillah pemerintah daerah melalui perusahaan daerah bersama-sama mengelola Blok Rokan," ujar dia.

Tak hanya sampai di situ, Jokowi juga diaggap berjasa karena telah menerbitkan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Inpres No 8 Tahun 2018 menyangkut Penataan Kembali Perkebunan Kelapa Sawit. Perpres ini dinilai sangat berpihak kepada masyarakat Riau.

"Hampir 3.000.000 hektare kebun kelapa sawit di Riau boleh dikatakan masyarakat tidak memiliki kebun yang maksimal. Dengan kebijakan ini alhamdulillah mungkin ada lebih kurang 2.000.000 hektar yang bisa masyarakat adat bersama-sama dengan pengusahan setempat bisa mengelola hasil bumi ini," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: