Sukses

Nasdem: Kontrak Politik Demokrat Normatif, Jokowi Sudah Melakukannya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani menilai lima syarat dukungan dalam kontrak politik Partai Demokrat telah dilakukan oleh Jokowi. Irma menganggap syarat-syarat tersebut bersifat normatif.

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi disebut tak mempermasalahkan syarat-syarat yang diajukan oleh Demokrat itu.

"Karena syarat itu normatif, saya kira enggak ada masalah," tegas Irma, Jumat 13 Juli 2018.

Irma menyebut koalisi pendukung Jokowi sangat terbuka jika Demokrat ingin bergabung. Dia mengapresiasi salah satu poin dalam kontrak politik yang berisi Demokrat menolak Indonesia menjadi negara Islam demi menjaga keutuhan NKRI.

"Tentu makin banyak yang gabung akan makin baik," ujar Irma.

Soal kemungkinan Demokrat mengajukan kader menjadi cawapres, Irma menuturkan, koalisi akan membahas permintaan itu. Sebab, pihaknya tidak ingin masalah penentuan cawapres akhirnya membebani Jokowi.

"Wah kalau soal itu tentu harus dilihat lebih dulu elektabilitasnya. Karena jangan sampai cawapres justru malah membebani elektabilitas Jokowi kan," tandasnya.

 

1 dari 2 halaman

5 Kontrak Politik

Sebelumnya, Demokrat membuka opsi mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Tetapi, Demokrat akan meminta kesediaan capres dan cawapres untuk menandatangani kontrak politik dengan partai.

Poin pertama yakni mengenai ideologi capres dan cawapres. Mereka harus benar-benar memahami Pancasila sebagai dasar negara. Capres dan Cawapres harus mengamalkan penuh Pancasila.

Kedua di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. SBY menilai, rakyat saat ini sedang menghadapi sejumlah persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Ketiga, di bidang hukum dan keadilan. Rakyat berharap penegakan hukum berlangsung secara adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih.

Keempat menyangkut politik dan demokrasi. Pertama, berharap pemimpin-pemimpin masa depan mendapatkan presiden dan wakil presiden taat konstitusi dan UU sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Terakhir, pemimpin mendatang harus benar-benar bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme persatuan bangsa dan kerukunan atau harmonisasi penting ditegakkan dalam kehidupan bangsa yang majemuk.

Reporter: Renald Ghiffari

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Artikel Selanjutnya
KPU Jabar Tetap Terima Berkas Pendaftaran Caleg Eks Napi Korupsi
Artikel Selanjutnya
Kaspersky: Banyak Pengguna Tak Peduli Keamanan Data di Smartphone