Kritik UU MD3, Dewan Pers: Kebebasan Pers Makin Terbatas

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pers menilai UU MD3 dan Revisi RKUHP membuat kebebasan pers semakin terbatas. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyatakan, dalam UU MD3, pers terpenjara sehingga tak lagi punya keleluasaan untuk mengkritik legislatif.

"Karena memasukkan pasal imunitas dan kewenangan lebih DPR mengkriminalkan siapa saja pengkritik yang merendahkan parlemen," ujarnya pada diskusi di Gedung Dewan Pers, Kamis (15/2/2018).

Yosep mengaku heran dengan adanya UU MD3. Menurutnya UU tersebut seharusnya hanya mengikat anggota Dewan saja.

"Saya juga bingung ini ada UU MD3 yang sebetulnya hanya mengikat di internal DPR tidak boleh kan dia mengatur TNI Polri, termasuk wartawan. ini kok bisa mengancam pihak luar di DPR?" kata dia

Yosep menegaskan, DPR seharusnya melibatkan pakar-pakar atau Dewan Pers yang benar-benar paham isu saat merevisi UU tersebut. Dengan demikian, DPR tidak asal mengesahkan menjadi undang-undang.

"Pertanyaanya apakah tim pembuat UU (MD3) ini tidak melibatkan tim yang paham betul tentang kemederkaan pers, dan paham betul naskah UU bagaimana seharusnya dibuat," ujarnya.